KPU Dilarang Ikut Berpolemik Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung
KOTA MUNGKID_Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono meminta KPU Kab/Kota, untuk tidak ikut berpolemik terhadap isu Pilkada Langsung dan Tidak Langsung yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Biarkan itu menjadi konsumsi publik dan para pengambil kebijakan serta pembuat undang-undang saja.
“Mengawali tahun ini, kami minta Satker KPU Kab/Kota di Jawa Tengah, untuk membuat perencanaan program 2026. Kami sampaikan jika sistem pemilu kedepan akan ada perubahan, proses elektoral kedepan akan lebih banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota. Salah satunya tentang perubahan daerah pemilihan dan kuota kursi. Soal pemilu langsung atau tidak, tidak usah ikut berpolemik,” pinta Handi saat membuka webinar Ngopi Asli – Bercanda via zoom dengan tema First Touch “Sentuhan Awal Mengapai Tujuan”, Selasa (13/01/2026), yang diikuti seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se -Jawa Tengah secara daring termasuk KPU Kabupaten Magelang.
Sementara Basmar Perianto Amron dalam kesempatan itu menyampaikan, tema ini dipilih, karena menurutnya, sentuhan pertama diawal tahun ini, akan menentukan langkah lembaga KPU kedepan.
“Saat kita menerima informasi/berita/arahan, lalu menerjemahkan menjadi sebuah program, itu adalah langkah awal yang bisa menentukan kedepan. Kita tidak bisa diam saja, sebenarnya ada dua strategi yang bisa kita capai. Yang pertama defend, artinya bertahan tidak ada inovasi dan kreatifitas. Tapi ada filosofi pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini mengandung arti, bahwa mesti program-programnya rutin tapi tetap ada inovasi dan kreatifitas yang dilakukan,” jelasnya.
“Perlu kami tegaskan sekali lagi, KPU Kab/Kota harus berinovasi dan kreatif serta bekerjasama dengan stakeholder. Ditandai dengan MoU atau PKS. Kegiatan yang didukung anggaran maupun tidak, harus bisa dilaksanakan seiring sejalan," pintanya.
Hal senada disampaikan Paulus. Selain meminta untuk kreatif dan inovatif, pihaknya minta teman-teman Satker KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kekompakan. “Tidak usah berpikir besok pilkada langsung atau tidak. Yang penting saat ini kita harus tetap berkegiatan dengan program-program yang kreatif dan inovatif,” imbuhnya.
Sedang Machrus menyampaikan, PKPU Nomor 5 tahun 2025, disusun berdasarkan evaluasi. Ada beberapa program teknis, soal PAW, verifikasi Parpol dan yang lain. “Untuk saat ini, masih ada beberapa KPU kab/kota yang laporannya terkait verifikasi data parpol yang belum lengkap,” ungkapnya.
Sementara Mey Nurlela mengungkapkan, presensi atau kehadiran adalah bagian dari perhatian KPU Provinsi Jawa Tengah kepada jajarannya. Dalam kesempatan ini, pihaknya minta mengadakan diskusi-diskusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM teman-teman. “Disamping itu, kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Laporan rutin juga kami tunggu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nanti akan kita reviu setiap semester. Dan ini menjadi bagian dari gambaran lembaga,” katanya.
Terakhir, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Tri Tujiana mengatakan, paradigma kepemimpinan saat ini ada algoritma kepemimpinan. Kinerja algoritma adalah pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang terpola. Kewajiban-kewajiban akhir tahun yang harus diselesaikan diawal tahun.
“Silahkan fokus untuk menyelesaikannya. Terkait penataan SOTK, saat ini kami masih menunggu. Untuk informasi publik yang kita miliki seperti di instagram, facebook, tik tok, youtube dan website, harus kita 'handarbeni'. Maka harus kita ikuti dan follow serta beri komentar,” pintanya. (***/RED)
