Berita Terkini

KOTA MUNGKID_ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Magelang menyelenggarakan Kelas Data Pemilih: Peran Mahasiswa dalam Menjaga Hak Pilih, Jum’at (3/10/2025), bertempat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan dibuka oleh Habib Muhsin Syafi’ngi Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik sekaligus Ketua Prodi Magister Hukum, mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.Dalam sambutan pembukaan, ia menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kualitas demokrasi.  “Mahasiswa adalah kelompok strategis yang tidak hanya menentukan arah bangsa melalui hak pilihnya, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar semakin peduli pada proses demokrasi,” ungkapnya. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Siti Nurhayati saat menjadi pemateri Kelas Data Pemilih, menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam menjaga hak pilih. Ia menekankan hak pilih merupakan hak dasar warga negara yang harus dijaga bersama, salah satunya melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam memastikan akurasi data pemilih. “Kelas Data Pemilih ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda, khususnya mahasiswa, agar peduli pada proses demokrasi sejak dini. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas,”katanya. Siti Nurhayati juga berterimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memfasilitasi serta mendukung penuh kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan kampus. Fika Vionella, salah satu peserta Kelas Data Pemilih, mengaku mendapat banyak wawasan baru. “Kegiatan ini membuka mata kami bahwa menjaga hak pilih bukan hanya urusan KPU, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai generasi muda. Saya jadi lebih paham betapa pentingnya data pemilih yang akurat untuk mewujudkan pemilu yang adil,” tuturnya. Terpisah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Dyah Andriastini, menyambut baik kolaborasi ini. “Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang. Fakultas Hukum selalu terbuka untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam memperkuat literasi demokrasi. Harapannya, mahasiswa kami tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap demokrasi dan bangsa,” ujarnya.(***/RED)

KOTA MUNGKID_ Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Paguyuban Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Magelang menyatakan siap berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Magelang sebagai Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Komitmen tersebut disampaikan saat sesi masukan dan tanggapan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi  PDPB Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Magelang, Kamis (2/10/2025) di aula kantor KPU setempat. Rahma Huda Sekretaris KNPI sat itu, menegaskan bahwa pemuda siap berada di garis depan dalam menjaga akurasi data pemilih. “KNPI siap menjadi mitra strategis KPU. Kami akan menggerakkan pemuda agar lebih peduli dengan data kepemiluan, sekaligus memastikan hak pilih generasi muda benar-benar terjamin,” katanya. Mariyat pengurus  PPDI Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa keterlibatan komunitas disabilitas adalah bentuk nyata kontribusi mereka bagi demokrasi. “Kami siap menjadi relawan PDPB untuk memastikan bahwa data pemilih, terutama penyandang disabilitas, terdaftar dengan baik. Dengan begitu, tidak ada satu pun hak pilih yang terabaikan,” ungkapnya. Selain KNPI dan PPDI, Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang juga menyatakan dukungannya. “PKK siap bersinergi dengan KPU dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, khususnya kaum ibu, agar aktif memastikan seluruh anggota keluarga terdata sebagai pemilih. Ini bagian dari peran PKK dalam memperkuat partisipasi masyarakat,”kata Rani salah seorang anggota Tim Peggerak PKK Kabupaten Magelang. Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik berterima kasih atas dukungan yang diberikan KNPI dan mitra strategis KPU lainnya. “Kami menyambut baik komitmen dari KNPI dan PPDI untuk menjadi Relawan PDPB. Partisipasi ini sangat penting untuk memperluas jangkauan pemutakhiran data sekaligus memperkuat inklusivitas, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.(***/RED)

KOTA MUNGKID – Bulan Oktober Tahun 2025 ini KPU Kabupaten Magelang kembali akan menyelenggarakan kegiatan KPU Sambang Ndeso Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, masih  bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magelang. Ada tiga (3) tiga desa yang akan menjadi sasaran kegiatan, yakni Desa Tirtosari Sawangan, Ngawonggo Kaliangkrik dan Pucungrejo Muntilan. Sebelumnya pada bulan September kemarin, KPU Sambang Deso sudah dilaksanakan di tiga desa, masing-masing Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan, Desa Kalirejo Kecamatan Salaman dan Desa Sutopati Kecamatan Kajoran. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Yohanes Bagyo Harsono, Kamis (2/10/2025) mengatakan, KPU Sambang Ndeso adalah salah satu program inovasi KPU Kabupaten Magelang paska pemilu dan pemilihan. “KPU Sambang Ndeso adalah bagian dari program nasional desa peduli pemilu dan pemilihan KPU RI. Untuk tahun 2025 ini, ada enam desa di Kabupaten Magelang yang disasar dari total 64 desa dengan kategori tingkat partisipasi saat Pilkada 2024 masih dibawah target nasional 77,5 persen,”katanya saat melakukan kunjungan koordinasi dengan Perangkat Desa Ngawonggo,Jumat pekan lalu. Enam desa itu, kata Bagyo, meliputi Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Desa Kalirejo (Salaman) dan Desa Sutopati Kecamatan Kajoran. Kemudian Desa Tirtosari (Sawangan), Desa Pucungrejo (Muntilan) dan Desa Ngawanggo, Kaliangkrik. Sebagai persiapan KPU Sambang Ndeso bulan Oktober ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tiga desa sasaran. “Akhir September kemarin, kami sudah berkoordinasi dan bertemu dengan kades dan perwakilan perangkat desa, di tiga desa itu. Secara prinsip, mereka siap menerima dan melaksanakan program KPU Sambang Ndeso di wilayahnya,” ungkap Bagyo. Dijelaskan, KPU Sambang Deso akan menghadirkan tiga narasumber terdiri  anggota KPU Kabupaten Magelang, praktisi, dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Mereka akan berbicara terkait pentingnya partisipasi dalam pemilu, bagaimana memaahami dan tangkal berita hoaks pemilu-pemilihan, serta  pencegahan politik uang. “Untuk pesertanya, kami melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, perangkat desa dan lainnya. Kami berharap, kehadiran para tokoh dimasyarakat ini, kedepan mampu meningkatkan angka partisipasi di pemilu dan pemilihan di desa-desa yang kami sasar,” pungkasnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengungkapkan saat ini di Kabupaten Magelang ada data pemilih dengan kategori tanggal lahir tidak valid usia diatas 100 tahun lebih sebanyak 64 orang; 40 orang diantaranya sudah dilengkapi data dukung yang valid seperti NIK dan KTP-el yang masih aktif, sedangkan sisanya beberapa sudah dilakukan penelitian dan pencocokan melalui Coktas PDPB pada akhir September 2025 kemarin.  Fakta menarik itu disampaikannya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Magelang, Kamis (2/10/2025) di ruang rapat kantor KPU yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KPU Kabupaten Magelang. Rapat pleno ini  dipimpin langsung Ketua KPU Ahmad Rofik dan dihadiri Bawaslu,  Polresta Magelang, Kodim 0705, Organisasi Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemkab Magelang, pengurus partai politik peserta Pemilu 2024, serta perwakilan beberapa lembaga mitra strategis KPU. Siti menjelaskan data pemilih dengan kategori usia diatas 100 tahun atau tanggal lahir tidak valid  termasuk data invalid dalam SiDalih yang harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan data dukung, bila memang yang bersangkutan diketahui masih hidup maka tidak perlu dicoret dari data pemilih. “Namun bila diketahui ada laporan atau  data dukung valid yang menyatakan sudah meninggal dunia maka akan segera dicoret dari data pemilih di Aplikasi SiDalih (Aplikasi Data Pemilih) KPU”, ujarnya. Dia juga memaparkan kategori data invalid lainnya dalam SiDalih adalah Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan NIK tidak valid, serta usia belum 17 tahun dan belum menikah. Dua kategori ini di Kabupaten Magelang sudah tidak ada, karena sudah diselesaikan atau dicoret saat  Tabrak Data KPU bulan Agustus 2024 lalu yang digelar KPU RI pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024. Forum ini mempertemukan seluruh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan III ini, jumlah pemilih baru terekap sebanyak 8.738, sedangkan perbaikan data pemilih ada sebanyak 19.389 dan  pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 8.738. Pemilih TMS ini harus dicoret dari SiDalih diantaranya karena sudah dinyatakan meninggal dunia atau alih status dari sipil ke Polri/TNI ataupun karena pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Magelang. Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik saat memimpin rapat pleno dan membacakan Berita Acara Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 menyebutkan jumlah data pemilih di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 1.017.683 pemilih, terdiri 507.925 laki-laki dan 509.758 perempuan, tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa. Ada penambahan 519 pemilih dari rekapitulasi PDPB Triwulan II yang berjumlah 1.017.164.  Dalam sesi tanggapan dan masukan saat rapat pleno, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magelang, M. Taufik, menilai KPU telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengawal demokrasi. “Kami sangat mengapresiasi kerja-kerja KPU Kabupaten Magelang yang konsisten menjaga kualitas demokrasi melalui PDPB. Upaya ini tidak hanya soal data, tetapi juga soal menjamin hak politik warga negara,” ujarnya. AKP Rindarwanto Kasubagbinops-Bagops Polresta Magelang juga turut menyampaikan kesiapan bersinergi dalam penyelenggaran PDPB. “Polresta Magelang sangat mendukung kegiatan PDPB yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang, karena akurasi data pemilih merupakan pondasi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu,”ujarnya. Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah memberikan apresiasi sekaligus masukan penting. “Kami mengapresiasi kerja-kerja KPU Kabupaten Magelang dalam menjaga akurasi data pemilih. Ke depan, kami mendorong agar dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) khusus untuk semua pemilih yang berusia di atas 100 tahun, agar validitas data semakin terjamin,” ucapnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Magelang meningkat cukup signifikan. Hal ini diketahui dari semakin banyaknya perempuan korban kekerasan seksual yang berani melapor, serta semakin banyak lembaga yang peduli terhadap kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian publik. “Sebenarnya, kasusnya relatif sama dengan sebelumnya. Namun dulu tidak ada yang berani melapor karena berbagai faktor. Kini, dengan semakin banyaknya sosialisasi ke masyarakat yang kami lakukan bersama stakeholder, orang dan terutama korban, semakin berani melapor,” ungkap Sri Rahayu Penyuluh Sosial Ahli Muda  Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang saat menjadi pemateri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang, Selasa (30/9/2025), bertempat di ruang rapat kantor KPU. Dalam kesempatan itu, ia  menyampaikan Dinas Sosial  PPKB PPPA saat ini juga telah memiliki fasilitas rumah aman bagi  perempuan korban kekerasan seksual yang membutuhkan perlindungan, dan tentu saja alamatnya dirahasiakan untuk keperluan keamanan. “Bagi korban kekerasan, kami siapkan rumah aman. Namun tidak kami sebutkan alamatnya. Yang jelas, kami siapkan dengan segala fasilitasnya. Mulai dari makan 3 kali sehari, psikolog dan psikiater, termasuk juga pendampingan saat pelaporan ke  pihak kepolisian,” jelasnya. Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang juga turut mengapresiasi keberadaan Jaring Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Diharapkan, semakin banyak yang peduli, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akan semakin berkurang. Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kesediaan  Dinsos PPKB PPPA untuk berbagi informasi perihal pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. “Ini pertama kali kami kedatangan tamu dari Dinsos. Sebuah pengalaman yang baru dan banyak ilmu yang kami dapatkan. Semoga dengan pencerahan ini, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan akan semakin menurun,” katanya. (***/RED)    

KOTA MUNGKID_ Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Magelang, Siti Nurhayati, menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PDPB. KPU terus berupaya menjalankan PDPB secara terbuka dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam Rapat bersama Bawaslu Kabupaten Magelang terkait pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin, (29/9/2025), di kantor Bawaslu setempat, yang dihadiri perwakilan Disdukcapil, Dispermades, Polresta, Kodim 0705, Kemenag , serta Komunitas  Laskar Jaga Hak Pilih Magelang bentukan Bawaslu. Siti Nurhayati  juga memaparkan sejumlah capaian penyelenggaraan PDPB, mulai dari pencocokan dan penelitian (coktas) bagi pemilih sepuh, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, pembentukan Relawan PDPB, hingga koordinasi PDPB secara rutin kepada Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.”Koordinasi dengan Bawaslu adalah langkah penting agar setiap tahapan terawasi dengan baik sehingga hak pilih masyarakat benar-benar terlindungi,” ujarnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, dalam forum itu mengatakan bahwa kerja-kerja KPU dan Bawaslu tidak berhenti setelah tahapan Pemilu dan Pilkada selesai. “Masih ada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk memastikan data pemilih lebih mutakhir, akurat, dan komprehensif. Kunci data pemilih ada dua, yaitu yang berhak dimasukkan dan yang tidak memenuhi syarat harus dicoret atau dikeluarkan,” katanya.(***/RED)