Persiapan Pemilu Kedepan, Tahun 2026 Tahun Krusial Bagi KPU
KOTA MUNGKID_ Tahun 2026 adalah masa krusial mempersiapkan pemilu kedepan. Revisi UU Pemilu saat ini tercatat sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, atas usulan Baleg DPR.Ada rencana modifikasi atau rekonstruksi regulasi tentang pemilu terkait sistem pemilu dan variable teknisnya. Hal ini menjadi tantangan kedepan dan KPU harus cepat beradaptasi.
Pernyataan itu dikemukakan Handy Tri Ujiono Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi serta Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Internal SDM dan Kelembagaan KPU Se Jawa Tengah, di Aula lantai 3 kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025). Rakor dihadiri Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM dan Sekretaris dari 35 KPU Kabupaten /Kota se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kabupaten Magelang.
Dalam kesempatan tersebut Handy Tri Ujiono juga meyampaikan beberapa catatan, diantaranya masih ada 25 anggota KPU kabupaten/kota yang belum menyelesaikan LHKPN, pelaporan SPT tahunan, masih ada ketidakpatuhan dari jajaran komisioner maupun sekretariat KPU.
“Etika harus kita tegakkan. Ini pelajaran penting, karena ada beberapa peristiwa yang akhirnya berdampak pada lembaga. Saya harap kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tak kalah pentingnya lagi terkait permintaan informasi, jangan hanya karena lupa tidak buka email, akhirnya berimplikasi pada nama baik lembaga”, ucap Handy.
Senada Muhammad Machrus anggota KPU Jawa Tengah sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, menjelaskan ada 3 isu strategis yang harus dipersiapkan. Pertama persiapan regulasi untuk pemilu kedepan, baik tentang daerah pemilihan, tahapan dan teknis kepemiluan. Kedua, secara internal, beberapa regulasi bertentangan atau terjadi beberapa kali perubahan. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Isue ketiga adalah terkait data informasi. Data kepemiluan kedepan harus terintegrasi semuanya.
Sementara Akmaliyah, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM mengatakan bidang parmas menjadi salah satu prioritas nasional selain PDPB. “Kami apresiasi para satker yang sekarang berlomba-lomba membuat podcast dan kegiatan pendidikan pemilih, meski tanpa anggaran. Etalase dan akuariumnya KPU adalah dengan mengoptimalkan media sosial. Ini dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kerja kita akan diuji masyarakat, terbukti sekarang masyarakat berlomba-lomba minta informasi publik. KPU harus siap melayani mereka dengan baik”, lontarnya.
Dalam forum yang sama, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana mengatakan tahun 2026 untuk jajaran kesekretariatan KPU, akan dilakukan profiling ASN, seluruh pegawai di lingkungan KPU diminta terus meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial.(***/RED)
