Inovasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, KPU Magelang Hadir di Talkshow Radio Unimma
KOTA MUNGKID_Langkah inovasi terus dilakukan KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program kerja Pendidikan Pemilih Berkelanjutan diluar tahapan pemiliu dan pemilihan. Salah satu terobosan itu diantaranya hadir melalui talkshow Radio Unimma Magelang, Rabu (9/6/2025) di studio radio yang berada di komplek kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang, Mertoyudan.
Dua orang anggota KPU masing masing Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Siti Nurhayati dan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Yohanes Bagyo Harsono tampil sebagai narasumber dalam acara bincang bincang yang juga disiarkan melalui streaming.
Program kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 menjadi topik menarik yang disampaikan kepada pendengar radio Unimma.“Kami berharap melalui radio unimma dan seluruh pendengarnya, masyarakat paham apa itu PDPB. Dengan begitu, mereka bisa ikut bersama kami, melakukan pemeliharaan data pemilih. Kerabat unimma dan seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang, bisa melaporkan bila ada anggota keluarganya, yang meninggal, masuk 17 tahun, masuk atau diterima menjadi anggota TNI/Polri, atau sebaliknya purna atau pension dari anggota TNI/Polri, pindah domisili dan sebagainya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yohanes Bagyo Harsono menyatakan kehadiran KPU dalam talkshow Unimma menjadi bagian dari upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PDPB yang saat ini tengah dilakukan KPU, selain juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilih.
“Ini juga adalah bagian dari pendidikan pemilih berkelanjutan. Tujuannya, agar masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajiban sebagai pemilih. Dengan mereka sadar, harapannya mereka kedepan akan menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan dan tekanan. Harapan lainnya, tentu kualitas pemilu dan pemilihan akan meningkat sejalan dengan berkurangnya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan pemilihan, termasuk meminimalisir praktek-praktek money politik,” imbuhnya. (***/RED)
