Berita Terkini

Kota Mungkid_ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Data Dalam Rangka Persiapan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Secara Nasional bersama Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu se-Kabupaten Magelang.  Rakor ini sekaligus evaluasi dan mitigasi sejumlah TPS dibeberapa kecamatan yang berpotensi menjadi lokus sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan ini  juga  dihadiri  Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron disela-sela kunjungannya ke Magelang dalam rangka Monitoring Gudang logistik Pemilu 2024 pasca pemungutan suara,  di Gudang Taman Agung Muntilan, Kamis (20/3/2024). "Evaluasi ini penting dilakukan selain memang perintah dari standar operasional prosedur (SOP). Dimana hasil evaluasi yang dilakukan jika terjadi kesalahan-kesalahan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang," kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, saat membuka rakor yang digelar di ruang rapat kantor KPU setempat.  Dikatakan Rofik, ada atau tidak sengketa di MK, antisipasi tetap harus dilakukan. "Hari ini, bapak dan ibu ketua PPK dan divisi teknis di PPK kami minta datang, untuk bersama-sama mencermati sekaligus menyiapkan segala sesuatunya sebagai bagian dari langkah antisipasi jika kedepan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi," tegasnya. Dalam kesempatan yang sama  Basmar Perianto Amron didepan peserta rakor, mengapresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh jajaran penyelenggara di KPU mulai dari PPK, PPS hingga KPPS termasuk juga petugas ketertiban di TPS. "Terima kasih bapak dan ibu, atas kerja-kerja yang sudah dilakukan sampai hari ini. Untuk kegiatan evaluasi ini, saya sampaikan jika hal ini sangat penting dilakukan agar kedepan hal - hal yang kurang atau salah dapat diminimalisir syukur tidak terjadi lagi," imbuhnya. (***/RED))

Kota Mungkid - BPJS Ketenagakerjaan Magelang, memberikan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris keluarga Almarhum Robbani (68) yang meninggal saat menjalankan tugas sebagai Satlinmas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pemberian santunan dilakukan di rumah Almarhum Robbani di Dusun Drojogan, Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, Rabu (20/3/2024) dan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Budi Pramono, Kepala Desa Sidomulyo, Nurwasis Noyodirjo. "KPU secara maksimal ingin melindungi seluruh penyelenggara khususnya anggota KPPS, PPS dan anggota linmas di TPS. Salah satu caranya, dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Magelang untuk memproteksi diri dari kecelakaan bahkan meninggal saat menjalankan tugas," kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik. Dijelaskan Rofik, diwilayahnya terdapat 34 anggota KPPS di Kabupaten Magelang, baik yang masuk rumah sakit maupun meninggal. Untuk yang tidak tercover oleh BPJS, KIS maupun jaminan yang lain, KPU Kabupaten Magelang memberikan santunan sebesar 8,5 juta rupiah. "Yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan kita salurkan santunan 8,5 juta rupiah seperti yang sudah kita salurkan kemarin di Kecamatan Pakis dan Sawangan. Untuk Linmas KPPS di Kabupaten Magelang yang meninggal hanya ada satu orang yaitu Almarhum Pak Robbani ini. Kedepan, untuk kegiatan Pilkada seluruh anggota KPPS sudah tercover oleh anggaran dari Provinsi Jawa Tengah," jelasnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Budi Pramono menyampaikan, santunan JKM untuk ahli waris Almarhum Robbani yang diberikan sebesar 42 juta rupiah yang diterima langsung oleh anak almarhum.  Menurutnya resiko tidak akan tebang pilih, bisa terkena pada siapa saja. Untuk itu jaminan kesehatan terutama tenaga kerja menjadi sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat. "Penting untuk kita duduk bersama, antara BPJS, KPU dan Pemerintah Daerah untuk memberikan proteksi terhadap anggota KPPS. Apalagi pilkada juga sudah akan mulai," imbuhnya. Menurutnya, di wilayah Kedu terdapat 5 warga yang menerima Santunan JKM karena meninggal dunia yaitu di Temanggung 2 orang, Kabupaten Magelang 1 orang dan Kabupaten Purworejo 2 orang. "Santunan ini bagaimanapun tidak bisa menggantikan sosok almarhum Bapak Robbani, namun semoga santunan ini dapat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini bentuk kehadiran pemerintah," jelasnya. Asnawi, anak dari almarhum Robbani menyampaikan terimakasih atas santunan yang diberikan oleh BPJS Magelang. Amanah tersebut disampaikan Asnawi akan dijaga sebaik-baiknya. "Bapak (Alm Robbani) itu sosok yang tegas, disiplin dan sangat sayang terhadap keluarga. Bahkan beliau yang menjadi salah satu pelopor pembuat Ojek (cilok) di Dusun Drojogan. Terimakasih atas santunan ini," kata Asnawi saat menerima santunan JKM. (***/RED))

MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang memberikan santunan kepada anggota Panitia Pemugutan Suara (PPS) Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Ihsan Hidayah. Untuk diketahui, yang bersangkutan mengalami keguguran saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan serangkaian tugas penyelenggaraan Pemilu 2024 di Desa Banyuroto. Ia diduga kelelahan. Sebelumnya, ia diketahui tengah hamil 3 bulan.  Informasi yang didapatkan, ia dibawa ke RS Pandan Arang, Boyolali untuk diperiksa, setelah proses rekapitulasi di Kantor Kecamatan Sawangan. Hasil observasi dokter menyatakan kondisi kehamilan Ihsan lemah. Dokter terpaksa mengambil keputusan menggugurkan kandungan, untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan.  KPU Kabupaten Magelang menyampaikan duka yang mendalam kepada jajarannya yang terkena musibah selama proses penyelenggaraan Pemilu.  Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh jajaran KPU yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.  Sementara untuk meringankan beban, sekaligus wujud simpati bagai jajaran KPU yang terkena musibah, KPU Kabupaten Magelang menyalurkan santunan.   "Dana ini santunan dari KPU. Disalurkan untuk para penyelenggara mulai dari KPPS, PPS, PPK dan petugas ketertiban TPS yang sakit serta dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah, namun belum tercover perlindungan. Baik dari BPJS, KIS maupun yang lain," kata Y Bagyo Harsono, ketua Divisi Parmas, Sosdiklih dan SDM KPU Kabupaten Magelang. (***/RED)

Kota Mungkid_ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Magelang selama lima hari mulai tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2024, bertempat di dua hotel berbeda, Hotel Grand Artos dan Atria Magelang. Rapat pleno hari pertama dan hari terakhir  bertepatan dengan pembukaan dan penetapan hasil Pemilu 2024 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang. Selain itu rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten dihadiri Bawaslu, Saksi Peserta Pemilu dan juga utusan lembaga atau instansi terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Magelang. Suasana rapat pleno terbuka juga diwarnai interupsi dan keberatan saksi, diantaranya saksi PKB yang mengemukakkan bahwa suara partainya ada yang hilang. Pernyatan ini didukung alat bukti bahwa ada perbedaan data dalam D Hasil Kecamatan dengan C Hasil. Penggelembungan suara terjadi pada salah satu partai, yang mengakibatkan beberapa suara milik PKB menjadi hilang,  khususnya di Kecamatan Mertoyudan. Keberatan saksi PKB ditindaklanjuti dengan cara membuka C Hasil di 11 desa di kecamatan Mertoyudan untuk disandingkan dengan Formulir D Hasil Kecamatan Mertoyudan, dengan hasil telah terjadi penggeseran suara milik beberapa partai termasuk PKB  yang dialihkan kepada salah satu Caleg DPR RI dari salah partai besar. Temuan ini kemudian dibetulkan saat pleno di Kabupaten Magelang dan dicatat dalam Formulir D Kejadian Khusus Kabupaten. (***/RED)  

Kota Mungkid_ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menyalurkan santunan kepada beberapa badan adhoc penyelenggara Pemilu 2024 ditingkat TPS, dan Petugas Keamanan dan Ketertiban TPS. Sebelumnya, mereka diketahui sakit usai bekerja hampir 24 jam saat pemungutan dan penghitungsan suara di TPS dan terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Tahap awal, santunan telah diberikan kepada dua orang anggota KPPS di Kecamatan Pakis dan Salaman. “Data yang kami miliki, total ada 34 penyelenggara yang sakit dan terpaksa beberapa diantaranya harus rawat inap di rumah sakit, saat pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan ada satu petugas ketertiban TPS meninggal dunia” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik. “Robani, Petugas Ketertiban TPS 013 Desa Sidomulyo. Sebelumnya, diketahui mengalami kecelakaan motor usai menghadiri sosialisasi di balai desa, dan meninggal dunia pada hari Kamis 22 Februari kemarin. Untuk santunannya, kami masih berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.” jelasnya. Dijelaskan lebih lanjut, hasil inventarisasi, sinkronisasi dan kajian yang dilakukan KPU, hanya beberapa yang dapat menerima santunan. Hal ini terjadi, karena yang bersangkutan sudah terlindungi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Salah satu syarat mendapatkan santunan dari KPU, penyelenggara pemilu yang sakit bahkan meninggal tersebut tidak atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, atau BPJS Ketenagakerjaan atau  tidak memiliki KIS,” tegasnya. Dua orang  penerima santunan dari KPU, Mifta Amelia, Anggota  KPPS TPS 014 Ketunden Kecamatan Pakis dan Dyah Arum Mutmainah, Anggota KPPS TPS 002, Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman. “Untuk Mifta Amelia, diketahui kelelahan dan diharus rawat inap di RST Soedjono Magelang usai menyelesaikan penghitungan di TPS,  Dyah Arum, didiagnosa menderita DBD dan trombosit turun. Sebelumnya, ia dirawat di RSBM Menoreh Salaman, beberapa hari usai penghitungan suara di TPS,” imbuhnya. Besaran santunan bervariasi, Dyah Arum Rp 8.250.000 dan untuk Mifta Amelia, mendapatkan Rp 8.500.000. “Saat ini kami juga masih menunggu proses investigasi dan sinkronisasi data dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Robani. Yang bersangkutan, tidak menerima santunan dari KPU, karena sudah ditangani BPJS Ketenagakerjaan.,” tegasnya. Ditambahkan, bagi penyelenggara yang sakit namun tidak harus rawat inap, mendapatkan pengobatan secara gratis oleh petugas kesehatan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Kesehatan. Bahkan sebelum tanggal 14 Februari lalu, seluruh  penyelenggara pemilu 2024 baik di TPS, desa maupun kecamatan, telah mendapatkan pemeriksaan dan vitamin secara gratis dari Puskesmas terdekat. “Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan Pemilu berjalan aman, nyaman, kondusif dan sukses,” pungkasnya. (***/RED)

Kota Mungkid – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, melakukan audiensi ke Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto, di rumah dinasnya, Kamis (8/2/2024).Ahmad Rofik, ketua KPU datang lengkap bersama empat anggota didampingi Sekretaris KPU, Ira Wahyu CK.  Ada beberapa hal disampaikan Ahmad Rofik terkait kesiapan KPU Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.  “Sejauh ini semua persiapan dan tahapan sudah kami lakukan. Untuk logistik dari kabupaten, sudah kami distribusikan ke kecamatan sejak Ahad kemarin dan direncanakan selesai Jumat besok. Selanjutnya, mulai tanggal 10 hingga 12 Februari besok, akan mulai distribusi dari gudang kecamatan ke gudang di desa-desa. Dan H-1, semua logistik harus sudah sampai ke TPS,” kata Rofik. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan kesiapan TPS lokasi khusus (Loksus) dan TPS di KRB III, termasuk langkah-langkah antisipasi jika Gunung Merapi erupsi. “Beberapa waktu lalu, kami bersama BPBD sudah memetakan TPS-TPS yang berada di KRB III. Termasuk juga sister village atau desa saudara jika terjadi pengungsian akibat erupsi Merapi. Antisipasi sudah kami siapkan, namun kami berharap hal itu tidak akan terjadi,” harapnya. PJ Bupati, Sepyo Achanto mengapresiasi langkah dan upaya yang sudah dilakukan jajaran KPU Kabupaten Magelang hingga saat ini. Termasuk telah menyiapkan skenario-skenario jika terjadi kebencanaan tersebut. “Ini luar biasa apa yang sudah dilakukan teman-teman KPU. Semua kayaknya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Salah satu yang kami soroti, soal TPS lokasi khusus dan TPS di daerah KRB III. Namun kita tentu berharap, skenario-skenario jika terjadi bencana itu tidak terjadi besok. Semoga Pemilu berjalan lancar, aman dan normal-normal saja,” katanya. Ditambahkan Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto yang ikut dalam audiensi, Pemkab Magelang melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diperintahkan untuk mendukung penuh KPU agar penyelenggaraan Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses.  “Dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu, beberapa OPD sudah kami minta mendukung penuh KPU. Tentu dengan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Dinas pendidikan misalnya, kami sudah minta sekolah-sekolah yang memiliki printer dan scanner, untuk bisa membantu TPS terdekat. Dinas Kominfo, juga kami minta menyiapkan akses internet. Satpol PP, kami minta mengerahkan anggota linmasnya.,” imbuhnya. Terkait harapan KPU, agar ambulan desa juga disiapkan saat hari H dan kedepannya, pihaknya menegaskan jika ambulan desa itu diminta atau tidak, mereka pasti akan mendukung 100 persen. “Kami minta semua saja, Pemilu adalah hajat atau pesta Bangsa Indonesia. Jadi semua harus menyukseskan dan saling mendukung. Dukungan yang diberikan tentu sesuai bidang dan kewenangannya,” pungkasnya. (***/RED))