Berita Terkini

Kota Mungkid_ Pastikan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS Lokasi Khusus  sudah terdata dalam Daftar Pemilih Pilkada Serentak 2024.Hal ini ditegaskan anggota KPU Kabupaten Magelang sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Siti Nurhayati, saat menyampaikan materi Sosialisasi Pembentukan Lokasi TPS Khusus Pada Pilgub Jateng dan Pilbup Magelang 2024, Selasa(2/7/2024), di hotel Ning Tidar Magelang. Kegiatan Sosialisasi ini mengundang pimpinan OPD terkait di Lingkungan Pemkab Magelang, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan menengah, organisasi masyarakat dan kepemudaan serta ketua PPK se- Kabupaten Magelang. Siti mengungkapkan TPS lokasi Khusus didirikan guna memfasilitasi pemilih yang pada Hari H Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 tidak dapat memberikan hak pilihnya di TPS asal dikarenakan alasan tertentu, jumlahnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan KPU dan terkonsentrasi di satu tempat, seperti pondok pesantren, sekolah berasrama, rumah tahanan, panti atau balai rehabilitasi. “ TPS Lokasi Khusus (Loksus) Pilkada 2024 hanya memfasilitiasi pemilih dengan domisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tidak lagi seperti saat Pemilu 2024 dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia”, Tegasnya kembali. KPU Kabupaten Magelang melalui PPK saat ini telah mengidentifikasi 106 pondok pesantren di Kabupaten Magelang, dengan jum,ah santri ber-KTP-el Jawa Tengah kurang dari 100 orang terdapat di 77 pondok pesantren; diatas 100 - 200 santri terdapat di 17 pondok pesantren/sekolah berasrama; jumlah santri 200-600 ada di 10 pondok pesantren; dan diatas 600 santri asal Jateng hanya terdapat di 2 pondok pesantren. Bagi pondok pesantren atau sekolah berasrama yang ingin mengajukan  TPS Lokasi khusus wajib mengajukan permohonan secara resmi kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 7 Juli 2024. “Yang paling penting, pemohon harus sudah menyiapkan SDM yang akan bertugas sebagai KPPS di TPS Lokasi khusus itu, nomor TPS nanti menggunakan 3 angka diawali angka 9 sebagai tanda TPS Lokasi Khusus.”, Ucap Siti Nurhayati. (***/RED)    

Kota Mungkid_ Dukungan pemerintah daerah sudah sepenuhnya diberikan, mulai dari anggaran penyelenggaraan pemilihan hinggga kebijakan yang diterbitkan agar pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar tanpa kendala. Demikian disampaikan Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto saat tampil sebagai pemateri pamungkas didepan peserta Rapat Koordinasi ( Rakor) Konsolidasi Antar Instansi Terkait"Ciptakan Pilkada Kondusif di Kabupaten Magelang, Rabu(26/6/2024). Rakor yang digelar KPU Kabupaten Magelang selama tiga hari (26-28/6/2024) mempertemukan jajaran Forkopimda dan pimpinan  OPD terkait di Lingkungan Pemkab Magelang termasuk camat se-Kabupaten Magelang. Sepyo berharap KPU segera melakukan mitigasi berbagai persoalan yang diperkirakan akan muncul, seperti ssaat tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 terkait adanya tengarai TPS rawan bencana dan TPS dengan tingkat partisipasai rendah  hingga rawan pelanggaran. Rakor konsolidasi antar instansi terkait yang diinisiasi KPU Kabupaten Magelang menampilkan tujuh pemateri secara panel dari jajaran forkopimda dan sekretaris daerah Kabupaten Magelang. Pemateri pertama Strategi Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kapolresta Magelang diwakili Iptu Rusdi; kedua Dukungan TNI dalam Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Dandim 0705 Letkol Inf. Jarot Susanto; ketiga Peran Pengadilan Negeri dalam Proses Pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kepala Pengadilan Negeri Mungkid Darminto Hutasoit. Keempat Optimalisasi Pengacara Negara dalam Proses Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kepala Kejaksaan Mungkid Zein Yusri Munggaran; kelima Peran Partai Politik dalam Proses Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Ketua DPRD yang diwakil  Ketua Komisi I DPRD Budi Purnomo, keenam Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Adi waryanto, dan pemateri penutup Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Pj.Bupati Magelang Sepyo Achanto. (***/RED)  

Kota Mungkid_ Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mewanti-wanti kepada  seluruh Sekretaris PPK dan seluruh ASN secara umum  di Kabupaten Magelang untuk hati hati dalam menggunakan gawai terutama saat bersosial media diruang maya, apalagi dalam suasana penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 seperti sekarang ini. “Hati-hati  menggunakan jari memberikan komentar dan Like  saat berselancar di media sosial”, Pesan Adi Waryanto kepada seluruh peserta Penandatanganan Pakta Integritas dan Orientasi Tugas Bagi Sekretariat PPK se Kabupaten Magelang pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Jumat (21/6/2024), di Ruang Bina Karya Komplek Setda Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diikuti ketua dan sekretaris PPK beserta staf keuangan Sekretariat PPK se-Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan itu juga Sekretaris PPK se Kabupaten Magelang sekaligus secara simbolis menandantangani Pakta Integritas sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2024, disaksikan Ketua KPU setempat, Ahmad Rofik. Adi Waryanto juga menekankan kepada ketua dan sekretaris PPK agar senantiasa berkoordinasi keatas maupun kesamping dalam bekerja dan mengambil kebijakan, tidak melangkah sendiri-sendiri. Profesionalitas dan integritas tetap ditegakkan dalam tugas penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Magelang . Sebelumnya tampil sebagai pemateri dalam kegiatan yang sama,  Kepala BPKAD Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh. Dalam materinya Zumaroh memberikan penjelasan secara umum perihal Pengelolaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu . Terkait dana hibah penyelenggaraan Pilbup Magelang tahun 2024, Zumaroh menguraikan bahwa sumber pendanaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 berasal dari pembentukan cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024 sebesar Rp 65.000.000.000,  dari APBD tahun 2024 sebesar Rp 7.828.260.000, yang terbagi untuk KPU sebesar Rp 59.301.706.000 dan Bawaslu Rp 13.526.554.000. Khusus pencairan dana hibah kepada KPU Kabupatenn Magelang dilakukan selama dua tahap yakni tahap I pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp 23.720.682.000 atau 40%  dan Tahap II pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp 35.581.024.000 atau 60%. Jumlah keseluruhan dana hibah  sebesar Rp 59.301.706.000. “Bila ada sisa dana hibah yang tidak digunakan, maka KPU Kabupaten Magelang berkewajiban mengembalikan kepada pemerintah daerah. Tidak diperkenankan dikelola sendiri”, Tegasnya. (***/RED)

Kota Mungkid_ KPU beserta jajaran badan adhoc penyelenggara pemilihan berkomitmen menjaga kerahasiaan data pemilih dari  penyalahgunaan pihak pihak yang tidak bertanggung.  "  DP4  yang didalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan ( NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK)  banyak pihak yang ingin memiliki", Ungkap Siti Nurhayati, anggota KPU Kabupaten Magelang sekaligus ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi didepan peserta Rapat Koordinasi ( Rakor) Penyusunan dan Pemutakhuran Daftar Pemilih Pilkada Serrntak 2024 bersama Stakeholder, Kamis (20/6/2024), di RM Progosari Mungkid, Magelang.  NIK dan nomor KK rentan disalahgunakan pihak- pihak tidak bertanggungjawab hanya demi keuntungan pribadi. Untuk menjaga kerahasiaan, Petugas Pantarlih sebagai garda terdepan proses kerja pemutakhiran data pemilih nantinya tidak diperkenankan menyebarluaskan data pemilih secara sembarangan.  Dia juga menjelaskan perihal  tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang cukup panjang waktunya sekitar enam bulan.  Selama 8 bulan tahapan Pilkada Serentak 2024 yang secara resmi telah dimulai bulan Februari 2024 lalu, tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih mengambil porsi paling lama.  Tahapan yang cukup panjang itu meliputi  penerimaan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, proses pencocokan penelitian data pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS hasil perbaikan, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terakhir oengumuman dan penetapan DPT.  Jumlah pemilih di Kabupaten Magelang untuk Pilkada 2024 sesuai data DP4 sebanyak 1.004.518 jiwa pemilih tersebar di 372 desa dan 21 kecamatan. Jumlah pemilih paling tinggi dimiliki kecamatan Mertoyudan. (***/RED)

Kota Mungkid_ Dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit), KPU Kabupaten Magelang menggelar simulasi coklit dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Coklit Pilkada Serentak 2024, , Kamis(13/6/2024), di hotel Grand Artos. Bimtek diikuti dua orang anggota PPK se-Kabupaten Magelang yang membidangi data dan informasi.  Ada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK)  berperan layaknya pantarlih, dan ada juga yang berperan sebagai PPS ,dan warga atau anggota masyarakat yang akan dicoklit. Mereka mencoba menggunakan Aplikasi E - Coklit  yang nantinya digunakan Pantarlih dalam bekerja mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan  pemilih, saat pantarlih berkunjung ke warga dari rumah ke rumah dengan membawa  kertas kerja dan data pemilih sebagaimana senyatanya pantarlih bertugas. Simulasi dimaksudkan agar PPK dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada pantarlih diwilayahnya, yang akan melakukan coklit mulai akhir bulan Juni 2024. Beberapa adegan coklit oleh pantarlih diperankan oleh PPK seperti saat mendatangi rumah ketua RT dan juga saat mendatangi rumah warga diantaranya dengan kasus warga disabilitas dan anggota keluarga yang akan di coklit ternyata sedang berada di luarkota. Simulasi menjadi menarik karena beberapa dialog dalam satu adegan diwarnai kelucuan para pemerannya. (***/RED)

Kota  Mungkid_Tahapan pemutakhiran data sudah menjadi tahapan terpanjang dan butuh atensi lebih. KPU Kabupaten Magelang, Rabu (12/6/2024) malam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Pantarlih pada Pilkada Serentak Tahun 2024  secara daring.  Rakor diikuti ketua & anggota PPK & PPS se-Kabupaten Magelang, serta partisipan masyarakat umum  sebanyak 622 partisipan zoom.  Yohanes Bagyo Harsono Anggota KPU Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM menyampaikan agar  PPS segera mengumumkan tahapan pembentukan pantarlih di tempat umum yang strategis dan mudah diakses publik, sekaligus mensosialisasikan dan menginformasikan persyaratan pantarlih. Sekretaris KPU Kabupaten Magelang Ira Wahyu CK dalam forum itu turut menegaskan perigal anggaran fasilitasi pelantikan pantarlih agar dipergunakan sebagaimana yang tertera di Rancangan Anggaran Belanja (RAB).  " Ada anggaran untuk konsumsi dan uang  transport bagi  pantarlih saat menghadiri pelantikan. Jangan sampai terdapat perlakuan yang berbeda diantara PPS, karena berpotensi memicu permasalahan, apalagi  sampai diunggah dimedia sosial" Tandasnya.   PPK & PPS juga diharapkan segera berkoordinasi dengan jajaran sekretariat masing- masing  terkait penganggarannya.(***/RED)