Berita Terkini

Kota Mungkid_ KPU kabupaten/kota selayaknya dapat menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten setempat, karena hal –hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan dapat terjadi karena adanya komunikasi dan sinergi yang tidak harmonis dengan stake holder lain. “ Posisi KPU sangat sensitif, jadi harus mampu menjaga netralitas dimata stakeholder, tidak berpihak pada salah satu konstituen” Tegas Rudinal, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah saat memberikan arahan dalam kegiatan kunjungan Monitoring Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Keanggotaaan Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Magelang, Jumat (7/10/2022). Sekretariat KPU terutama jajaran ASN harus siap melayani dan mendukung internal dan eksternal laju kerja para komisioner atau anggota KPU.”Saat Tahapan pemilu , KPU ada penyelenggara, kedepankan netralitas,  kalau bertemu dengan partai politik calon peserta pemilu harus  di kantor KPU”, tukasnya. Rudinal juga menyampaikan semua jajaran di KPU memiliki andil  yang sama dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.(*/RED)

Kota Mungkid_ Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu menjadi salah satu tahapan krusial  dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan. Daftar pemilih bersifat dinamis sehingga perlu dimutakhirkan . KPU siap menyandingkan hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu  2024 sebagai bahan menyusun  daftar pemilih pemilu 2024. Hal itu dikatakan Ahmad Rofik, Ketua Divisi Perencanaan,Data dan Informasi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bulan September Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Magelang, Jumat (30/9/2022,) di ruang rapat Kantor KPU setempat. Kegiatan rakor dihadiri pengurus partai politik , dinas dan instansi terkait seperti Kodim, Polres, Disdukcapil, Bakesbangpol, Dinas Sosial PPK-PPPA, Kemenag, dan Diskominfo Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, menyampaikan secara garis besar Pemerintah Kabupaten Magelang siap dan terus  mendukung setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Kita akan bantu  KPU dan Bawaslu melalui organisasi perangkat daerah mulai dari Bagian Tata Pemerintahan, Badan Kesbangpol, Disdukcapil  dan OPD lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti bidang ketertiban umum yakni Satpol PP, untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Magelang’, Tandas Nanda Cahyadi Pribadi yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kabupaten Magelang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. Nanda juga menjanjikan dukungan himbauan ketentuan Netralitas ASN, kepala desa, perangkat desa termasuk BPD dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. “Saat ini yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten adalah adanya temuan perangkat desa atau BPD yang masuk atau terdata sebagai pengurus partai politik’, Ungkapnya. Pihaknya berjani akan membenahi kesalahan teknis maupun non teknis ini ,sehingga tidak berimplikasi hukum kepada yang bersangkutan. Nanda juga berpesan kepada jajaran Disdukcapil Kabupaten Magelang untuk mengawal dan menyiapkan  data penduduk sebagai bahan pemutakhiran daftar pemilih pemilu agar berjalan lancar dan hasilnya valid, tidak ada warga yang tercerabut hak pilihnya hanya karena belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).(***/RED)  

Kota Mungkid_ KPU Kabupaten Magelang masih terus membuka Fasilitasi Helpdesk Pemenuhan Syarat Pendaftaran  Partai Politik Calon Peserta Pemilihan DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 kepada partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang membutuhkan. “Kami harapkan partai politik dapat memanfaatkan sebaik mungkin keberadaan helpdesk ini sebagai sarana membangun sinergi kedekatan setara antara peserta dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum”, Ucap Afiffuddin, Ketua KPU Kabupaten Magelang saat memberikan sambutan pembukaaan Rapat Koordinasi Evaluasi Verifikasi Administrasi dan Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan DPR dan DPRD dalam Pemilu 2024  tingkat Kabupaten Magelang, Kamis (22/9/2022). Sesuai program dan jadwal tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik  peserta pemilu 2024, pekan ini adalah jadwal tahapan verifkasi administrasi perbaikan. Pemanfaatan helpdesk ini terutama dimaksudkan untuk membantu partai politik yang masih menemui kendala dalam upaya perbaikan pemenuhan syarat pendaftaran seperti syarat keanggotaan partai politik yang masih harus diunggah kedalam Aplikasi SIPOL Pemilu 2024. Rapat koordinasi ini mengundang petugas penghubung dari 24 partai politik  di tingkat Kabupaten Magelang, serta instansi terkait diantaranya Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Dalam forum rakor tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Magelang, Wardoyo,  juga turut menyampaikan materi perihal mekanisme yang harus dilakukan partai politik dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan.(***/RED)

Kota Mungkid_ KPU kabupaten/kota akan memverifikasi faktual sesuai data yang diunggah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftar ke KPU RI dan telah dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya. “Jadi kami akan memverifikasi data partai politik yang ada di Aplikasi Sipol” Tandas Wardoyo, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Magelang, saat menjadi pemateri kegiatan Sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD Pemilu 2024, Jumat (12/8/2022), di Ruang Rapat Kantor KPU setempat. Kegiatan sosialisasi ini mengundang Petugas Penghubung atau Liaison Officer (LO)  Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Magelang. Menanggapi pernyataan LO DPC Partai Gerindra, Bagus Panuntun, perihal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai sebatas memperhatikan atau mempertimbangkan saja, Wardoyo mengatakan apabila 30 keterwakilan perempuan dalam jajaran kepengurusan sama sekali tidak diperhatikan atau tidak menjadi pertimbangan bagi partai politik  dikhawatirkan nanti akan berkorelasi pada saat tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. “Takutnya nanti saat penyusunan daftar calon kesulitan mengisi calon perempuannya.Pengalaman Pemilu 2019 lalu, dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD  dalam satu Daerah Pemilihan,  setiap susunan daftar  tiga caleg harus ada satu caleg perempuan didalamnya”, Ungkap Wardoyo. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Sholeh, menyatakan pada fase tahapan pendaftaran partai politik menggunakan Sipol saat ini, Bawaslu dalam kapasitas hanya sebagai Viewer (pemerhati) Sipol. “Terkait data anggota ganda internal partai, Kami akan coba bantu lacak dan mengirimkannya kepada teman teman partai politik di tingkat kabupaten”, Ujar Habib.

Kota Mungkid_sebanyak 21 partai politik ditingkat Kabupaten Magelang menghadiri Rapat Koordinasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2024. Rapat Koordinasi (Rakor)  yang digelar KPU Kabupaten Magelang, Jumat (29/7/2022) ini, juga mengundang lembaga atau instansi terkait lainnya seperti Bawaslu, Bakesbangpol, juga jajaran Forkompimda setempat. Kegiatan ini sekaligus sebagai media sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afiffuddin, saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rakor,  mengatakan dalam  tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 semua terpusat di KPU RI menggunakan Sipol. Sipol merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki dan dikembangkan KPU RI sebagai fasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran ,  verifikasi dan  penetapan partai politik sebagai peserta pemilu sekaligus nantinya sebagai sarana pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Wardoyo, Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan dalam forum yang sama menjelaskan meskipun pendaftaran terpusat di KPU RI, namun KPU kabupaten/kota tetap memberikan layanan helpdesk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan syarat pendaftaran bagi partai politik di tingkat kabupaten/kota yang membutuhkan. Helpdesk dibuka setiap hari dan jam kerja KPU. (**/RED)

Kota Mungkid_Polres siap bersinergi dengan KPU Kabupaten Magelang dalam mendukung lancarnya penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahu 2024 ditingkat Kabupaten Magelang. “Kami siap sharing informasi bila memang diperlukan, termasuk humas, bila ada flyer (konten informasi kepemiluan-Red) dari humas KPU yang perlu diinformasikan kami siap  membantu  menyebarkan”, Ujar Kapolres Magelang, AKBP M. Sajarod Zakun, kepada Tim Audiensi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 KPU Kabupaten Magelang, di ruang kerjanya, Jumat (29/7/2022). Tim audiensi KPU dipimpin , Afifuddin selaku Ketua KPU didamping Sekretaris KPU, Janarto. Kapolres Magelang juga menegaskan pihaknya akan senantiasa berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Bawaslu,Pengadilan Negeri juga Kejaksaan setempat bilamana nanti ada temuan-temuan pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Komunikasi antar lembaga penting , agar kendala maupun masalah  yang muncul dapat diatasi bersama dengan baik”, Tandasnya. Terkait data anggota Polres yang masih aktif dan merupakan warga Kabupaten Magelang yang nantinya diperlukan saat tahapan pemutakhiran daftarpemilih,  pihaknya mempersilakan KPU untuk berkirim surat secara resmi.”Namun sebenarnya data lengkap ada di Mabes Polri, kalau memang diperlukan bisa melalui  KPU RI dalam koordinasinya”, Terang Sajarod.(***/RED)