Berita Terkini

KOTA MUNGKID_Kasus kekerasan seksual perempuan di Indonesia, hingga saat ini belum tertangani dengan baik. Salah satu buktinya, penanganan korban belum masuk dalam BPJS. Fakta yang lain, pelaku kekerasan seksual tidak hanya pedofil laki-laki, tapi juga ada pedofil perempuan dan ada juga yang bukan pedofil. Bahkan sudah ada pedofil anak dan remaja usia 9-17 tahun. “Fakta-fakta ini sebagai akibat dari pembiaran yang terjadi selama ini. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita semua. Ada harapan, saat ini banyak lembaga, instansi pemerintahan mau pun LSM, yang mulai perhatian terhadap kekerasan seksual perempuan ini,” kata Ristia Indradiyahningrum, Anggota Himpuan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Cabang Jawa Tengah, dalam forum Sosialisasi Penanganan Psikologis Tahap Awal Korban Kekerasan Seksual dilingkungan KPU kab/kota di Jawa Tengah yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring menggunakan zoo meeting, Rabu (8/10/2025. Sosialisasi secara virtual ini diikuti seluruh satuan kerja KPU kab/kota di Jawa Tengah termasuk KPU Kabupaten Magelang. Disampaikan lagi, jika fakta kekerasan seksual/pencabulan di Indonesia, tidak ada tindakan efektif, tidak tersedia asesmen dan intervensi spikologi yang berkesinambungan terhadap korban dan pelaku. Sejauh ini memang sudah ada undang-undang pelecehan seksual, seperti KUHP pasal 289 dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun dan KUHP pasal 294, ancaman penjara paling lama 7 tahun. Namun demikian, penanganan kasus ini, belum maksimal.  “Yang perlu kita ketahui bersama, bahwa dampak terhadap korban jadi minder, rendah diri/depresi atau malah menjadi-jadi (terperangkap). Jika tidak dilakukan penanganan, korban bisa melakukan balas dendam karena dampak destruktif secara psikologis,” jelasnya. Secara psikologis, lanjutnya, korban menjadi kebingungan, ketakutan, rasa bersalah, ilusi, harapan kosong. Sementara itu, proses pemulihan korban tidak bisa instan, naik turun. “Faktor yang bisa membantu korban cepat pulih, adalah dukungan sosial, validasi, terapi, dan rasa makna hidup. Jangan lupakan juga, peran pendamping,” tegasnya. Sebelumnya Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum KPU Jawa Tengah yang mewakili Ketua KPU Jawa Tengah sekaligus anggota Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Perempuan, dalam sambutan pembukanya mengatakan, tugas utama satgas adalah pencegahan. Namun bila sampai ada kejadian, maka kita akan ketemu dengan korban. Jika demikian maka kita membutuhkan pendampingan secara spikologi. “Terkait hal ini, maka kita perlu mengetahui dan belajar tentang spikologi korban yang takut, cemas, kawatir, rendah diri, takut lapor dan lain-lain. Menyadari situasi semacam ini, temen-temen jejaring di KPU Kabupaten/Kota, perlu mengetahui hal ini. Nara sumber hari ini, sangat kompeten untuk kita bisa belajar tentang semua itu,” katanya. Sedang Mey Nurlela, Ketua Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Perempuan KPU Jawa Tengah menambahkan, ini kegiatan yang kesekian kali kita adakan. “Hari ini adalah tindaklanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sejauh ini ada beberapa KPU Kab/Kota yang belum melaksanakan sosialisasi. Karena itu, kami minta bagi yang belum disegerakan. Ini sebagai iktiar kita untuk antisipasi agar kedepan tidak terjadi dilingkungan kita,” pintanya. Disampaikan Mey, hari ini kita akan belajar tentang psikologi korban. “Dengan kita tau spikologi korban, maka bila kasus ini terjadi dilingkungan kita, kita bisa melakukan langkah antisipasi terhadap dugaan korban termasuk dugaan pelaku tentunya secara spikologi. KPU Kab/Kota memang tidak melakukan tindakan, namun saya kira penting bagi temen-temen untuk mengetahui dan paling tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Harapan kita tentu, jika ada kasus bisa diselesaikan dengan baik tidak sampai ramai ke atas dan keluar dari lembaga kita," pungkasnya. (***/RED)    

KOTA MUNGKID – Tim KPU Goes To School KPU Kabupaten Magelang untuk kesekian kalinya kembali melaksanakan pendampingan panitia pemilihan ketua OSIS di sekolah menengah atas di Kabupaten Magelang, kali ini bersama Panitia Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Ngluwar yang merupakan anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Selasa (7/10/2025), di aula sekolah setempat. “Ini merupakan bagian dari program pendidikan pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Magelang. Kami hadir secara langsung ke sekolah-sekolah, untuk sosialisasi dan mendampingi panitia pemilihan ketua OSIS,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Yohanes Bagyo Harsono. Dalam pendampingan kemarin, kata Bagyo sebelumnya pihaknya melakukan sosialisasi terkait pemilu dan pemilihan. Diantaranya tentang pengertian pemilu/pemilihan, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, asas pemilu, prinsip pemilu, surat suara sah/tidak sah, PSU dan sebagainya. “Sosialisasi ini penting, agar mereka paham akan tugas-tugasnya sebagai panitia Pilketos. Dengan begitu, mereka bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik,” harapnya. Wakil Kepala SMAN 1 Ngluwar Bidang Kesiswaan, Nasirudin mengapresiasi kedatangan KPU Kabupaten Magelang ke sekolahnya. “Kami sangat senang dengan kehadiran KPU Kabupaten Magelang ke sekolah kami. Apalagi ikut mendampingi dan memberikan pembekalan kepada anak-anak panitia. Harapan kami, tentu setelah didampingi, mereka menjadi smekain tahu dan paham akan tugas-tugasnya,” katanya. Selain itu, kata Nasirudin, pihaknya berharap setelah anak-anak lulus kedepan dan kembali ke masyarakat, bisa mengimplementasikan ilmunya ditengah masyarakat. “Kami berharap setelah nanti lulus, anak-anak kembali ke masyarakat, dapat menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan. Jangan dianggap remeh, pengalaman menjadi panitia pilketos ini, kedepan akan sangat berharga,” pungkasnya. (***/RED)  

KOTA MUNGKID_Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten Magelang, Selasa (7/10/2025),  untuk kesekian kalinya kembali melakukan kunjungan koordinasi, kali ini  bersama dengan Pemerintah Desa  Wanurejo, Kecamatan Borobudur, dalam rangka memperkuat sinergi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sekaligus  monitoring tindak lanjut atas Surat Fasilitasi Permohonan Data yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang bulan Juli lalu, sebagai bagian dari upaya memastikan validitas data pemilih di tingkat desa. Tim PDPB dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) Siti Nurhayati, didampingi Kasubag Rendatin Rewin Adi Prasetya diterima langsung Sekretaris Desa Wanurejo, Nanik Istiyarni. Dalam pertemuan itu, KPU untuk mengharapkan Pemerintah Desa Wanurejo turut  aktif melaporkan perubahan data warganya, seperti pemilih baru, pemilih meninggal dunia, pindah datang, atau perubahan status TNI/Polri, melalui layanan “Lapor PDPB KPU Kabupaten Magelang”. Layanan ini dapat diakses secara daring maupun melalui kanal komunikasi resmi KPU. Siti Nurhayati juga menegaskan akan pentingnya peran pemerintah desa dalam menjaga akurasi daftar pemilih. “Kami berharap Pemerintah Desa bisa menjadi penghubung utama antara masyarakat dan KPU. Bila ada pertemuan warga, baik di tingkat RT, RW, dusun, maupun kegiatan desa, mohon disampaikan bahwa KPU terus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap perubahan data sangat kami harapkan,” ujarnya. Dukungan Pemerintah Desa Wanurejo juga sangat penting untuk membantu menyebarluaskan brosur digital PDPB ke berbagai grup WhatsApp RT, RW, dusun, dan grup desa. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data pemilih. Sekretaris Desa Wanurejo, Nanik Istiyarni, secara langsung menyampaikan komitmen pemerintah desa Wanurejo untuk ikut serta menjaga keakuratan data kependudukan. “Kami siap membantu menyampaikan informasi ini kepada warga, termasuk melalui grup-grup komunikasi yang ada di tingkat dusun dan RT, agar masyarakat lebih sadar pentingnya melaporkan perubahan data kependudukanya,” janjinya.(***/RED)

KOTA MUNGKID_ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Magelang menyelenggarakan Kelas Data Pemilih: Peran Mahasiswa dalam Menjaga Hak Pilih, Jum’at (3/10/2025), bertempat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan dibuka oleh Habib Muhsin Syafi’ngi Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik sekaligus Ketua Prodi Magister Hukum, mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.Dalam sambutan pembukaan, ia menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kualitas demokrasi.  “Mahasiswa adalah kelompok strategis yang tidak hanya menentukan arah bangsa melalui hak pilihnya, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar semakin peduli pada proses demokrasi,” ungkapnya. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Siti Nurhayati saat menjadi pemateri Kelas Data Pemilih, menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam menjaga hak pilih. Ia menekankan hak pilih merupakan hak dasar warga negara yang harus dijaga bersama, salah satunya melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam memastikan akurasi data pemilih. “Kelas Data Pemilih ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda, khususnya mahasiswa, agar peduli pada proses demokrasi sejak dini. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas,”katanya. Siti Nurhayati juga berterimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memfasilitasi serta mendukung penuh kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan kampus. Fika Vionella, salah satu peserta Kelas Data Pemilih, mengaku mendapat banyak wawasan baru. “Kegiatan ini membuka mata kami bahwa menjaga hak pilih bukan hanya urusan KPU, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai generasi muda. Saya jadi lebih paham betapa pentingnya data pemilih yang akurat untuk mewujudkan pemilu yang adil,” tuturnya. Terpisah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Dyah Andriastini, menyambut baik kolaborasi ini. “Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang. Fakultas Hukum selalu terbuka untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam memperkuat literasi demokrasi. Harapannya, mahasiswa kami tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap demokrasi dan bangsa,” ujarnya.(***/RED)

KOTA MUNGKID_ Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Paguyuban Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Magelang menyatakan siap berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Magelang sebagai Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Komitmen tersebut disampaikan saat sesi masukan dan tanggapan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi  PDPB Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Magelang, Kamis (2/10/2025) di aula kantor KPU setempat. Rahma Huda Sekretaris KNPI sat itu, menegaskan bahwa pemuda siap berada di garis depan dalam menjaga akurasi data pemilih. “KNPI siap menjadi mitra strategis KPU. Kami akan menggerakkan pemuda agar lebih peduli dengan data kepemiluan, sekaligus memastikan hak pilih generasi muda benar-benar terjamin,” katanya. Mariyat pengurus  PPDI Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa keterlibatan komunitas disabilitas adalah bentuk nyata kontribusi mereka bagi demokrasi. “Kami siap menjadi relawan PDPB untuk memastikan bahwa data pemilih, terutama penyandang disabilitas, terdaftar dengan baik. Dengan begitu, tidak ada satu pun hak pilih yang terabaikan,” ungkapnya. Selain KNPI dan PPDI, Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang juga menyatakan dukungannya. “PKK siap bersinergi dengan KPU dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, khususnya kaum ibu, agar aktif memastikan seluruh anggota keluarga terdata sebagai pemilih. Ini bagian dari peran PKK dalam memperkuat partisipasi masyarakat,”kata Rani salah seorang anggota Tim Peggerak PKK Kabupaten Magelang. Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik berterima kasih atas dukungan yang diberikan KNPI dan mitra strategis KPU lainnya. “Kami menyambut baik komitmen dari KNPI dan PPDI untuk menjadi Relawan PDPB. Partisipasi ini sangat penting untuk memperluas jangkauan pemutakhiran data sekaligus memperkuat inklusivitas, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.(***/RED)

KOTA MUNGKID – Bulan Oktober Tahun 2025 ini KPU Kabupaten Magelang kembali akan menyelenggarakan kegiatan KPU Sambang Ndeso Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, masih  bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magelang. Ada tiga (3) tiga desa yang akan menjadi sasaran kegiatan, yakni Desa Tirtosari Sawangan, Ngawonggo Kaliangkrik dan Pucungrejo Muntilan. Sebelumnya pada bulan September kemarin, KPU Sambang Deso sudah dilaksanakan di tiga desa, masing-masing Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan, Desa Kalirejo Kecamatan Salaman dan Desa Sutopati Kecamatan Kajoran. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Yohanes Bagyo Harsono, Kamis (2/10/2025) mengatakan, KPU Sambang Ndeso adalah salah satu program inovasi KPU Kabupaten Magelang paska pemilu dan pemilihan. “KPU Sambang Ndeso adalah bagian dari program nasional desa peduli pemilu dan pemilihan KPU RI. Untuk tahun 2025 ini, ada enam desa di Kabupaten Magelang yang disasar dari total 64 desa dengan kategori tingkat partisipasi saat Pilkada 2024 masih dibawah target nasional 77,5 persen,”katanya saat melakukan kunjungan koordinasi dengan Perangkat Desa Ngawonggo,Jumat pekan lalu. Enam desa itu, kata Bagyo, meliputi Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Desa Kalirejo (Salaman) dan Desa Sutopati Kecamatan Kajoran. Kemudian Desa Tirtosari (Sawangan), Desa Pucungrejo (Muntilan) dan Desa Ngawanggo, Kaliangkrik. Sebagai persiapan KPU Sambang Ndeso bulan Oktober ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tiga desa sasaran. “Akhir September kemarin, kami sudah berkoordinasi dan bertemu dengan kades dan perwakilan perangkat desa, di tiga desa itu. Secara prinsip, mereka siap menerima dan melaksanakan program KPU Sambang Ndeso di wilayahnya,” ungkap Bagyo. Dijelaskan, KPU Sambang Deso akan menghadirkan tiga narasumber terdiri  anggota KPU Kabupaten Magelang, praktisi, dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Mereka akan berbicara terkait pentingnya partisipasi dalam pemilu, bagaimana memaahami dan tangkal berita hoaks pemilu-pemilihan, serta  pencegahan politik uang. “Untuk pesertanya, kami melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, perangkat desa dan lainnya. Kami berharap, kehadiran para tokoh dimasyarakat ini, kedepan mampu meningkatkan angka partisipasi di pemilu dan pemilihan di desa-desa yang kami sasar,” pungkasnya. (***/RED)