Berita Terkini

KPU Dilarang Ikut Berpolemik Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

KOTA MUNGKID_Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono meminta KPU Kab/Kota, untuk tidak ikut berpolemik terhadap isu Pilkada Langsung dan Tidak Langsung yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Biarkan itu menjadi konsumsi publik dan para pengambil kebijakan serta pembuat undang-undang saja. “Mengawali tahun ini, kami minta Satker KPU Kab/Kota di Jawa Tengah, untuk membuat perencanaan program 2026. Kami sampaikan jika sistem pemilu kedepan akan ada perubahan, proses elektoral kedepan akan lebih banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota. Salah satunya tentang perubahan daerah pemilihan dan kuota kursi. Soal pemilu langsung atau tidak, tidak usah ikut berpolemik,” pinta Handi saat membuka webinar Ngopi Asli – Bercanda via zoom dengan tema First Touch “Sentuhan Awal Mengapai Tujuan”, Selasa (13/01/2026), yang diikuti seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se -Jawa Tengah secara daring termasuk  KPU Kabupaten Magelang. Sementara Basmar Perianto Amron dalam kesempatan itu menyampaikan, tema ini dipilih, karena menurutnya, sentuhan pertama diawal tahun ini, akan menentukan langkah lembaga KPU kedepan. “Saat kita menerima informasi/berita/arahan, lalu menerjemahkan menjadi sebuah program, itu adalah langkah awal yang bisa menentukan kedepan. Kita tidak bisa diam saja, sebenarnya ada dua strategi yang bisa kita capai. Yang pertama defend, artinya bertahan tidak ada inovasi dan kreatifitas. Tapi ada filosofi pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini mengandung arti, bahwa mesti program-programnya rutin tapi tetap ada inovasi dan kreatifitas yang dilakukan,” jelasnya. “Perlu kami tegaskan sekali lagi, KPU Kab/Kota harus berinovasi dan kreatif serta bekerjasama dengan stakeholder. Ditandai dengan MoU atau PKS. Kegiatan yang didukung anggaran maupun tidak, harus bisa dilaksanakan seiring sejalan," pintanya. Hal senada disampaikan Paulus. Selain meminta untuk kreatif dan inovatif, pihaknya minta teman-teman Satker KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kekompakan. “Tidak usah berpikir besok pilkada langsung atau tidak. Yang penting saat ini kita harus tetap berkegiatan dengan program-program yang kreatif dan inovatif,” imbuhnya.  Sedang Machrus menyampaikan, PKPU Nomor 5 tahun 2025, disusun berdasarkan evaluasi. Ada beberapa program teknis, soal PAW, verifikasi Parpol dan yang lain. “Untuk saat ini, masih ada beberapa KPU kab/kota yang laporannya terkait verifikasi data parpol yang belum lengkap,” ungkapnya. Sementara  Mey Nurlela mengungkapkan, presensi atau kehadiran  adalah bagian dari perhatian KPU Provinsi Jawa Tengah kepada jajarannya. Dalam kesempatan ini, pihaknya minta mengadakan diskusi-diskusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM teman-teman. “Disamping itu, kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Laporan rutin juga kami tunggu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nanti akan kita reviu setiap semester. Dan ini menjadi bagian dari gambaran lembaga,” katanya. Terakhir, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Tri Tujiana  mengatakan, paradigma kepemimpinan saat ini ada algoritma kepemimpinan. Kinerja algoritma adalah pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang terpola. Kewajiban-kewajiban akhir tahun yang harus diselesaikan diawal tahun. “Silahkan  fokus untuk menyelesaikannya. Terkait penataan SOTK, saat ini kami masih menunggu. Untuk informasi publik yang kita miliki seperti di instagram, facebook, tik tok, youtube dan website, harus kita 'handarbeni'. Maka harus kita ikuti dan follow serta beri komentar,” pintanya. (***/RED)

KPU-Bakesbangpol Jalin Sinergi-Kolaborasi Program Kerja Tahun 2026

Kota Mungkid-Memasuki Tahun 2026, KPU Kabupaten Magelang kembali melakukan koordinasi dalam rangka menjalin sinergi-kolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang, Selasa (13/01/2026). Rombongan KPU yang dipimpin Ketua Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik diterima langsung Kepala Badan Kesbangpol, M Taufik. "Terima kasih kunjungan KPU Kabupaten Magelang diawal tahun 2026 ini. Semoga jalinan silaturahmi kita semakin bagus.Yang jelas, kami siap untuk berkoordinasi, kolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong. Karena bagaimanapun, kami tidak bisa sendiri," kata M Taufik. Disampaikan, jika Bupati Magelang, selalu menyampaikan kepada jajaran OPD, untuk selalu menjalin koordinasi, kolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong dengan setiap OPD maupun institusi dan lembaga. "Program itu harus berdampak. Jangan parsial. Karena itu harus selalu berkolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong, dengan OPD maupun dengan institusi atau lembaga lain. Dan terima kasih, KPU sudah berkenan berkoordinasi terkait program 2026," ungkapnya. Sementara Ahmad Rofik dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesbangpol yang sudah mendampingi KPU baik di Pemilu dan Pilkada serta di non tahapan 2025 kemarin. "Diawal tahun 2026 ini, KPU ada beberapa progam, diantaranya verifikasi peserta pemilu, pendidikan pemilih dan Pemutakiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Terkait hal itu, kami berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol," katanya. Disampaikan, di Kabupaten Magelang ada 101 ribu lebih, pemilih pemula. Diakui, selama ini mereka kurang disentuh. "Meski KPU ada program KPU Goes to school, namun karena banyaknya pemilih pemula diwilayah ini, mereka kurang tersentuh. Karena itu, kami miliki program Pilketos (Pemilihan Ketua OSIS) Serentak  Tahun 2026. Untuk mengawali Pilketos besok, kami akan pilot project di beberapa sekolah dahulu. Ini sekaligus bentuk perhatian kami terhadap pemilih pemula," jelasnya. (***/RED)

Langkah Transparansi, KPU Magelang Serahkan Enam Edisi Buletin SiData kepada Bawaslu

KOTA MUNGKID_ KPU Kabupaten Magelang membuka tahun 2026 dengan langkah transparansi melalui penyerahan Buletin SiData Edisi 01 sampai dengan Edisi 06 kepada Bawaslu Kabupaten Magelang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin ( 12/1/2026), di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik, bersama Anggota KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Yohanes Bagyo Harsono selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Anas Khoirudin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, didampingi Kasubbag Rendatin dan jajaran staf Divisi Rendatin KPU Kabupaten Magelang. Rombongan KPU diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Soleh, para Anggota Bawaslu, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang. Penyerahan enam edisi Buletin SiData ini menjadi simbol komitmen KPU Kabupaten Magelang dalam mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas pada kerja-kerja pemutakhiran data pemilih. Buletin tersebut memuat proses, capaian, serta dinamika pelaksanaan PDPB yang telah dilakukan KPU secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, menegaskan bahwa koordinasi dan keterbukaan di awal tahun merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas data pemilih sejak dini. “Koordinasi dengan Bawaslu di awal tahun ini menjadi langkah strategis bagi KPU untuk memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan sejak awal secara tertib, transparan, dan terawasi. Kami ingin seluruh potensi persoalan data bisa dideteksi dan dicegah lebih dini, sehingga ketika memasuki tahapan pemilu, data pemilih sudah berada pada kondisi yang lebih siap dan kredibel,” ujar Ahmad Rofik. Sementara itu, Siti Nurhayati, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, menegaskan bahwa Buletin SiData merupakan wujud nyata keterbukaan KPU dalam pengelolaan data pemilih. “Penyerahan Buletin SiData ini merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam kerja-kerja pemutakhiran data pemilih. Melalui enam edisi Buletin SiData yang kami serahkan, Bawaslu dapat melihat proses, capaian, sekaligus dinamika PDPB secara utuh, sehingga pengawasan dapat dilakukan sejak data dibangun, bukan setelah data bermasalah,” jelasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Soleh, menyambut positif langkah KPU dan menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga di tahun non-tahapan. “Sinergi dan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU perlu terus dilanjutkan. Tahun 2026 yang merupakan tahun non-tahapan justru harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang memperkuat tata kelola kepemiluan, salah satunya melalui pengawalan dan penguatan kualitas data pemilih,” tegas Habib Soleh.(***/RED)  

Inovasi E-Buletin SiData Tarik Minat Mahasiswa Magang Fisip Untidar

KOTA MUNGKID_ Inovasi E-Buletin SiData sebagai media literasi dan publikasi data pemilih yang diterbitkan secara KPU Kabupaten Magelang secara berkala rupanya menarik minat mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tidar (Untidar) yang tengah menjalani program magang selama satu bulan di Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Ketertarikan mereka terlihat saat  diskusi bersama anggota KPU  Kabupaten Magelang sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Siti Nurhayati, Jumat, (9/1/2026). Dalam diskusi itu, mereka mencari tahu dan menggali konsep, tujuan, serta proses pengelolaan E-Buletin SiData yang menjadi salah satu inovasi komunikasi publik KPU Kabupaten Magelang dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan data pemilih kepada masyarakat secara terfokus dan berkala. Siti Nurhayati menjelaskan E-Buletin SiData hadir sebagai upaya KPU Kabupaten Magelang untuk menjembatani data teknis kepemiluan dengan kebutuhan informasi publik yang mudah dipahami, khususnya generasi muda. “Melalui E-Buletin SiData, KPU ingin data pemilih tidak hanya menjadi arsip internal, tetapi juga menjadi sumber literasi publik. Dengan kemasan yang visual dan naratif, masyarakat dapat lebih mudah memahami proses pemutakhiran data pemilih dan pentingnya akurasi data bagi kualitas demokrasi,” ujar Siti Nurhayati. Dia berharap mahasiswa magang FISIP Untidar bisa memperoleh pengalaman langsung mengenai pengelolaan data pemilih dan inovasi komunikasi publik, sekaligus mendukung upaya KPU Kabupaten Magelang dalam memperkuat transparansi, literasi data, dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi Novita Putri Aulia, salah seorang mahasiswa magang berpendapat E-Buletin SiData memberikan perspektif baru bagi mahasiswa dalam memahami pengelolaan data kepemiluan. “Lewat E-Buletin SiData, kami tidak hanya melihat angka, tetapi juga proses dan cerita di balik data. Ini membantu kami memahami bagaimana KPU menjaga validitas dan akurasi data pemilih,”ucap Novita. Senada Aulia Pusfita Dewi menilai E-Buletin SiData merupakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan komunikasi publik saat ini. “Dalam tugas magang dari kampus, kami diminta mempelajari inovasi layanan informasi publik. E-Buletin SiData menurut kami sangat menarik karena mampu mengemas data menjadi informasi yang edukatif dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.(***/RED) .  

KPU Magelang Inisiasi Kelas Demokrasi Bagi Mahasiswa Magang

KOTA MUNGKID_Memasuki Tahun 2026, untuk pertama kalinya KPU Kabupaten Magelang menginisiasi forum diskusi “Kelas Demokrasi“ bagi mahasiswa yang tengah melaksanakan tugas magang di Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Forum diskusi ini sesuai rancangan diselenggarakan satu pekan sekali setiap hari Rabu. Tampil sebagai pemateri satu orang anggota KPU setiap pekannya dengan materi sesuai tugas pokok divisinya masing-masing. Ketua KPU Ahmad Rofik yang berkesempatan mengawali pertama kali sebagai pemateri Kelas Demokrasi, Rabu (7/1/2026), di Ruang Rapat KPU, menyampaikan materi tata kelola logistik pemilu/pemilihan didepan mahasiswa magang dari FISIP dan FE Untidar Magelang. Dijelaskannya, dalam pengelolaan logistik pemilu maupun pemilihan, KPU memegang prinsip Presisi di setiap tahapan, termasuk  cermat dalam pencatatan saat memasuki proses sortir dan lipat surat suara hingga pengepakannya kedalam kotak suara sebelum didistribusikan ke seluruh TPS. Selain itu disiplin di tiap proses juga diperlukan, karena apabila satu tahapan pengelolaan logistik sudah terlewati, akan makin rumit pengecekannya. Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan tugas mengawasi proses sortir, lipat, hitung dan seting surat suara sesuai kebutuhan TPS di wilayahnya masing-masing.“PPK harus mengawasi secara presisi (jumlah) surat suara yang akan dimasukkan dalam Sampul Surat Suara  per TPS”, Ungkapnya.(***/RED)        

Mahasiwa Administrasi Negara FISIP Untidar Magang di Sekretariat KPU Magelang

KOTA MUNGKID - Novita Putri Alifia, Ananda Putri Haryanti, Widya Ajeng Prahesti dan Aulia Pusfita, keempatnya adalah mahasiswa dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Tidar Magelang. Sesuai jadwal yang telah diajukan, mereka akan melaksanakan magang di Sekretariat KPU Kabupaten Magelang selama satu bulan mulai tanggal 5 Januari hingga 6 Februari 2026. “Terima kasih kepada jajaran KPU Kabupaten Magelang, yang selama ini telah menerima mahasiswa kami dengan baik. Dan saat ini, kami kembali mengirimkan empat mahasiswa untuk melaksanakan magang disini lagi. Semoga mereka bisa mendapatkan ilmu dan belajar dengan baik,” kata RM Mahendradi, dosen pembimbing lapangan saat mendampingi 4 mahasiswa bimbingannya bertemu pimpinan KPU  pada hari pertama magang. Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik saat menerima mereka berharap, kerjasama yang sudah terjadi antara Universitas Tidar Magelang dan KPU Kabupaten Magelang, dapat terus terjalin dengan baik. “Pada prinsipnya, kami terima kasih sudah dipercaya Universitas Tidar untuk tempat magang mahasiswanya. Semoga jalinan kerjasama ini, bisa terus terjalin dengan baik,” katanya. Novita Putri, salah satu mahasiswa magang mengatakan, jika tujuan yang ingin dirinya capai, salah satunya adalah memahami bagaimana teori administrasi negara yang dipelajari di kampus, diterapkan dalam praktik kerja nyata, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan.Selain itu, dirinya juga ingin mengembangkan kemampuan profesional seperti administrasi, komunikasi, dan kerja sama tim yang berguna untuk persiapan karir ke depan. “Yang terpenting, kami berharap bisa memberikan kontribusi terbaik untuk membantu kelancaran tugas-tugas di KPU Kabupaten Magelang,” ujarnya. Ketika ditanya mengapa memilih magang di KPU, ia menjawab karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi di Indonesia. “Sebagai mahasiswa Administrasi Negara, kami ingin belajar langsung bagaimana proses pemilu diselenggarakan dan memahami sistem birokrasi pemerintahan. Kami juga tertarik untuk mempelajari manajemen data dan administrasi kepemiluan yang kompleks. Kabupaten Magelang yang beragam kondisinya juga memberi kesempatan untuk memahami tantangan nyata di lapangan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ungkapnya. (***/RED)