Berita Terkini

KPU Magelang Matangkan Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja 2026

KOTA MUNGKID_ Matangkan Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2026, KPU Kabupaten Magelang menggelar Rapat Penyusunan Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026, Kamis (15/1/2026), di Aula KPU Kabupaten Magelang. Rapat ini dihadiri  ketua dan anggota KPU, sekretaris beserta pejabat struktural Sekretariat KPU Kabupaten Magelang, membahas paparan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, baik yang berbasis anggaran maupun non-anggaran dari 5 divisi. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik memfokuskan program pada penguatan tata kelola Logistik dan anggaran, peningkatan akuntabilitas administrasi, serta penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemilu. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) merancang program penguatan perencanaan kinerja, pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengelolaan data, serta pengembangan layanan dan publikasi informasi kepemiluan. “Keterbatasan anggaran sudah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan program secara optimal. Perencanaan yang matang menjadi kunci utama. Memetakan prioritas dan menyusun rencana kerja yang realistis dan terukur, keterbatasan anggaran justru mendorong kami untuk lebih inovatif dan efisien dalam menjalankan program,” ujar Siti Nurhayati, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Sementara  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM memaparkan program penguatan literasi demokrasi, sosialisasi kepemiluan, peningkatan partisipasi Masyarakat melalui KPU Goes to School dan KPU Sambang Ndeso, Pemilihan Ketua OSIS Serentak, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi jajaran KPU maupun pemangku kepentingan. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan merencanakan kegiatan penguatan regulasi teknis, pemutakhiran partai politik berkelanjutan, pendidikan politik bagi peserta pemilu, serta persiapan awal tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang agar berjalan lebih tertib dan terstandar. Adapun Divisi Hukum dan Pengawasan menyusun program produk hukum, Pengelolaan JDIH, Kajian Hukum serta pengawasan internal guna memastikan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Magelang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik saat membuka dan memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2026 harus mampu menjawab kebutuhan kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepemiluan kepada masyarakat. “Tahun 2026 adalah masa penting untuk melakukan penguatan internal, konsolidasi, serta inovasi pelayanan. Program kerja yang disusun hari ini harus menjadi pijakan kuat bagi KPU Kabupaten Magelang dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.(***/RED)

Lewat Kelas Data Pemilih,KPU Magelang Ajak Mahasiswa Kawal Hak Pilih

KOTA MUNGKID_Anggota KPU Kabupaten Magelang sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Siti Nurhayati, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai pengawal hak pilih dalam menjaga kualitas data pemilih.Oleh karena itu,  pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya data pemilih sebagai basis perlindungan hak pilih warga negara perlu ditumbuhkan. “Mahasiswa adalah kelompok terdidik yang memiliki posisi strategis di masyarakat. Dengan pemahaman data pemilih yang baik, mereka dapat menjadi agen literasi sekaligus pengawal hak pilih warga agar tidak ada yang terlewat dalam proses demokrasi,” ujarnya didepan para mahasiswa magang dari Fisip Untidar Magelang dalam kegiatan Kelas Data Pemilih, Rabu (14/1/2026), di Ruang Pelayanan KPU Kabupaten Magelang. Melalui Kelas Data Pemilih yang dimulai dari mahasiswa magang Untidar ini, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis kepemiluan, tetapi juga mampu menjadi perpanjangan tangan KPU dalam menyebarluaskan literasi data pemilih di lingkungan kampus dan masyarakat. Lebih lanjut, Siti Nurhayati juga menyampaikan berbagai program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dijalankan KPU Kabupaten Magelang sepanjang tahun 2025, mulai dari penguatan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder, layanan Helpdesk PDPB, PDPB On The Spot, kanal Lapor PDPB, Kelas Data Pemilih, sosialisasi PDPB dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Pengukuhan Relawan PDPB hingga pelaksanaan coklit terbatas (coktas). Ia juga memaparkan capaian PDPB dari Triwulan II hingga Triwulan IV yang menunjukkan peningkatan kualitas dan ketepatan data pemilih di Kabupaten Magelang. “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif KPU bersama masyarakat dan para mitra. Data pemilih yang mutakhir menjadi fondasi penting bagi pemilu yang berintegritas,” katanya. Salah satu mahasiswa magang Universitas Tidar, Widya Ajeng Prahesti, mengaku kegiatan Kelas Data Pemilih memberikan pengalaman dan pemahaman baru baginya. “Melalui kelas ini kami jadi lebih memahami bagaimana proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dan mengapa hal itu sangat penting untuk melindungi hak pilih masyarakat. Ini menjadi bekal berharga bagi kami sebagai mahasiswa,” ujarnya.(***/RED) .  

SDM Kunci Kuatnya Sebuah Lembaga

KOTA MUNGKID_Pada dasarnya, semua lembaga akan kuat jika SDMnya kuat. Kalau SDM kuat, apapun rintangan yang dihadapi, pasti akan mampu mencari solusinya. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah saat membuka webinar "Talk To Me" edisi ke-5 dengan tema "Merajut Sinergitas dan Kolektif Kolegial", menghadirkan dua nara sumber masing-masing Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Habibi dan Ketua Divisi SDM KPU Blora, Jawa Tengah, Ahmad Mustakim. Webinar rutin ini diikuti 35 satuan kerja KPU kabupaten/kota se Jawa Tengah termasuk  KPU Kabupaten Magelang, Rabu (14/1/2026) melalui zoom meeting. Dalam sebuah lembaga, diperlukan kesamaan dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya. "Nara sumber hari ini, bisa menjadi refleksi bagi kita, apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan lembaga dan diri kita. Karena itu, kami minta teman-teman di Jawa Tengah untuk aktif dan memanfaatkan kesempatan hari ini, untuk belajar dari teman-teman di Blora dan Tanggamus di Provinsi Lampung," pinta Basmar. Sementara Ketua Divisi SDM KPU Provinsi Lampung, Angga Lazuardy dalam pengantarnya mengatakan, mengapresiasi webinar "Talk to Me" yang diinisiasi KPU Jawa Tengah sampai edisi ke-5 hari ini. Disampaikan jika saat non tahapan ini, saatnya untuk merawat SDM dan lembaga KPU. "Di KPU Lampung ada 15 kabupaten/kota, atau sepertiganya jumlah KPU Kab/Kota di Jawa Tengah. Merajut sinergitas dan kolektif kolegial ini, seharusnya dimulai dari awal saat kita masuk di lembaga ini. Beberapa komposisi KPU kab/kota di Lampung, rata-rata yang dua periode hanya satu orang. Lainnya sudah habis periodenya dan pindah ke lembaga lain. Namun dengan kerjasama antar divisi yang baik juga dengan sekretariatan, kami bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam tahapan kemarin dengan baik," katanya. Ditambahkan, sinergitas adalah sesuatu yang berat dengan latar belakang yang berbeda-beda. "Saat kita masuk kemarin di lembaga KPU ini, awalnya agak berat. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun tuntutan dilembaga ini, maka kita harus menyamakan perbedaan itu. Di KPU itu tidak ada superman, yang ada adalah supertim," tegasnya. Narasumber lain  Ketua Divisi SDM KPU Blora, Jawa Tengah Ahmad Mustakim dalam forum itu,  turut menegaskan jika kelembagaan yang kokoh, tidak dibangun oleh suara yang paling keras. Melainkan oleh kesediaan untuk berjalan dalam sunyi dan tanggung jawab.(***/RED)

KPU Dilarang Ikut Berpolemik Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

KOTA MUNGKID_Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono meminta KPU Kab/Kota, untuk tidak ikut berpolemik terhadap isu Pilkada Langsung dan Tidak Langsung yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Biarkan itu menjadi konsumsi publik dan para pengambil kebijakan serta pembuat undang-undang saja. “Mengawali tahun ini, kami minta Satker KPU Kab/Kota di Jawa Tengah, untuk membuat perencanaan program 2026. Kami sampaikan jika sistem pemilu kedepan akan ada perubahan, proses elektoral kedepan akan lebih banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota. Salah satunya tentang perubahan daerah pemilihan dan kuota kursi. Soal pemilu langsung atau tidak, tidak usah ikut berpolemik,” pinta Handi saat membuka webinar Ngopi Asli – Bercanda via zoom dengan tema First Touch “Sentuhan Awal Mengapai Tujuan”, Selasa (13/01/2026), yang diikuti seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se -Jawa Tengah secara daring termasuk  KPU Kabupaten Magelang. Sementara Basmar Perianto Amron dalam kesempatan itu menyampaikan, tema ini dipilih, karena menurutnya, sentuhan pertama diawal tahun ini, akan menentukan langkah lembaga KPU kedepan. “Saat kita menerima informasi/berita/arahan, lalu menerjemahkan menjadi sebuah program, itu adalah langkah awal yang bisa menentukan kedepan. Kita tidak bisa diam saja, sebenarnya ada dua strategi yang bisa kita capai. Yang pertama defend, artinya bertahan tidak ada inovasi dan kreatifitas. Tapi ada filosofi pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini mengandung arti, bahwa mesti program-programnya rutin tapi tetap ada inovasi dan kreatifitas yang dilakukan,” jelasnya. “Perlu kami tegaskan sekali lagi, KPU Kab/Kota harus berinovasi dan kreatif serta bekerjasama dengan stakeholder. Ditandai dengan MoU atau PKS. Kegiatan yang didukung anggaran maupun tidak, harus bisa dilaksanakan seiring sejalan," pintanya. Hal senada disampaikan Paulus. Selain meminta untuk kreatif dan inovatif, pihaknya minta teman-teman Satker KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kekompakan. “Tidak usah berpikir besok pilkada langsung atau tidak. Yang penting saat ini kita harus tetap berkegiatan dengan program-program yang kreatif dan inovatif,” imbuhnya.  Sedang Machrus menyampaikan, PKPU Nomor 5 tahun 2025, disusun berdasarkan evaluasi. Ada beberapa program teknis, soal PAW, verifikasi Parpol dan yang lain. “Untuk saat ini, masih ada beberapa KPU kab/kota yang laporannya terkait verifikasi data parpol yang belum lengkap,” ungkapnya. Sementara  Mey Nurlela mengungkapkan, presensi atau kehadiran  adalah bagian dari perhatian KPU Provinsi Jawa Tengah kepada jajarannya. Dalam kesempatan ini, pihaknya minta mengadakan diskusi-diskusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM teman-teman. “Disamping itu, kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Laporan rutin juga kami tunggu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nanti akan kita reviu setiap semester. Dan ini menjadi bagian dari gambaran lembaga,” katanya. Terakhir, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Tri Tujiana  mengatakan, paradigma kepemimpinan saat ini ada algoritma kepemimpinan. Kinerja algoritma adalah pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang terpola. Kewajiban-kewajiban akhir tahun yang harus diselesaikan diawal tahun. “Silahkan  fokus untuk menyelesaikannya. Terkait penataan SOTK, saat ini kami masih menunggu. Untuk informasi publik yang kita miliki seperti di instagram, facebook, tik tok, youtube dan website, harus kita 'handarbeni'. Maka harus kita ikuti dan follow serta beri komentar,” pintanya. (***/RED)

KPU-Bakesbangpol Jalin Sinergi-Kolaborasi Program Kerja Tahun 2026

Kota Mungkid-Memasuki Tahun 2026, KPU Kabupaten Magelang kembali melakukan koordinasi dalam rangka menjalin sinergi-kolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang, Selasa (13/01/2026). Rombongan KPU yang dipimpin Ketua Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik diterima langsung Kepala Badan Kesbangpol, M Taufik. "Terima kasih kunjungan KPU Kabupaten Magelang diawal tahun 2026 ini. Semoga jalinan silaturahmi kita semakin bagus.Yang jelas, kami siap untuk berkoordinasi, kolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong. Karena bagaimanapun, kami tidak bisa sendiri," kata M Taufik. Disampaikan, jika Bupati Magelang, selalu menyampaikan kepada jajaran OPD, untuk selalu menjalin koordinasi, kolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong dengan setiap OPD maupun institusi dan lembaga. "Program itu harus berdampak. Jangan parsial. Karena itu harus selalu berkolaborasi, sinergi, kerjasama dan gotong royong, dengan OPD maupun dengan institusi atau lembaga lain. Dan terima kasih, KPU sudah berkenan berkoordinasi terkait program 2026," ungkapnya. Sementara Ahmad Rofik dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesbangpol yang sudah mendampingi KPU baik di Pemilu dan Pilkada serta di non tahapan 2025 kemarin. "Diawal tahun 2026 ini, KPU ada beberapa progam, diantaranya verifikasi peserta pemilu, pendidikan pemilih dan Pemutakiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Terkait hal itu, kami berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol," katanya. Disampaikan, di Kabupaten Magelang ada 101 ribu lebih, pemilih pemula. Diakui, selama ini mereka kurang disentuh. "Meski KPU ada program KPU Goes to school, namun karena banyaknya pemilih pemula diwilayah ini, mereka kurang tersentuh. Karena itu, kami miliki program Pilketos (Pemilihan Ketua OSIS) Serentak  Tahun 2026. Untuk mengawali Pilketos besok, kami akan pilot project di beberapa sekolah dahulu. Ini sekaligus bentuk perhatian kami terhadap pemilih pemula," jelasnya. (***/RED)

Langkah Transparansi, KPU Magelang Serahkan Enam Edisi Buletin SiData kepada Bawaslu

KOTA MUNGKID_ KPU Kabupaten Magelang membuka tahun 2026 dengan langkah transparansi melalui penyerahan Buletin SiData Edisi 01 sampai dengan Edisi 06 kepada Bawaslu Kabupaten Magelang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin ( 12/1/2026), di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik, bersama Anggota KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Yohanes Bagyo Harsono selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Anas Khoirudin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, didampingi Kasubbag Rendatin dan jajaran staf Divisi Rendatin KPU Kabupaten Magelang. Rombongan KPU diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Soleh, para Anggota Bawaslu, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang. Penyerahan enam edisi Buletin SiData ini menjadi simbol komitmen KPU Kabupaten Magelang dalam mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas pada kerja-kerja pemutakhiran data pemilih. Buletin tersebut memuat proses, capaian, serta dinamika pelaksanaan PDPB yang telah dilakukan KPU secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, menegaskan bahwa koordinasi dan keterbukaan di awal tahun merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas data pemilih sejak dini. “Koordinasi dengan Bawaslu di awal tahun ini menjadi langkah strategis bagi KPU untuk memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan sejak awal secara tertib, transparan, dan terawasi. Kami ingin seluruh potensi persoalan data bisa dideteksi dan dicegah lebih dini, sehingga ketika memasuki tahapan pemilu, data pemilih sudah berada pada kondisi yang lebih siap dan kredibel,” ujar Ahmad Rofik. Sementara itu, Siti Nurhayati, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, menegaskan bahwa Buletin SiData merupakan wujud nyata keterbukaan KPU dalam pengelolaan data pemilih. “Penyerahan Buletin SiData ini merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam kerja-kerja pemutakhiran data pemilih. Melalui enam edisi Buletin SiData yang kami serahkan, Bawaslu dapat melihat proses, capaian, sekaligus dinamika PDPB secara utuh, sehingga pengawasan dapat dilakukan sejak data dibangun, bukan setelah data bermasalah,” jelasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Soleh, menyambut positif langkah KPU dan menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga di tahun non-tahapan. “Sinergi dan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU perlu terus dilanjutkan. Tahun 2026 yang merupakan tahun non-tahapan justru harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang memperkuat tata kelola kepemiluan, salah satunya melalui pengawalan dan penguatan kualitas data pemilih,” tegas Habib Soleh.(***/RED)