Berita Terkini

KOTA MUNGKID – Dalam upaya membangun pemahaman demokrasi sejak dini dikalangan generasi muda, Tim KPU Goes to School KPU Kabupaten Magelang,  Senin (16/6/2025)  mengajak siswa SMK Pangudi Luhur Muntilan belajar tentang demokrasi dan kepemiluan dalam format kegiatan edukasi dan permainan,. Dalam kesempatan itu,  sekitar 400 siswa. yang dikumpulkandi laangan bola basket kampus SMK Pangudi Luhur diajak bermain game interaktif tentang kepemiluan dan simulasi pencoblosan surat suara. Kemudian juga ada sosialisasi tentang demokrasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik.  Disela-sela kegiatan sosialisasi itu, sejumlah siswa yang tahun ini memasuki umur 17 tahun, diminta memasukkan data dan mendaftarkan namanya ke KPU Kabupaten Magelang, sebagai bagian dari program PDPB. “Kegiatan hari ini di SMK Pangudi Luhur Muntilan, merupakan kegiatan perdana dari program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui program KPU goes to school dan PDPB khususnya yang dilakukan oleh kami (KPU Kabupaten Magelang),” kata Rofik. Disampaikan Rofik, bahwa selain KPU goes to school/campus, program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan pihaknya, juga ada podcast  melalui program Posting (Podcast informasi penting), KPU menyapa pemilih pemula, pengembangan program nasional Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, melakukan kajian surat suara tidak sah, integrasi sistem informasi Pemilu dan Pemilihan serta PDPB. “Beberapa program tersebut, akan kami lakukan mulai Tahun 2025 ini. Selain bekerjasama dengan lembaga pendidikan, juga komunitas-komunitas dan seluruh stakeholder diwilayah ini,” ungkapnya. Sementara Sabbas Dion Pratama, guru Pendamping OSIS SMK Pangudi Luhur Muntilan mengapresiasi apa yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang. “Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang ini. Kegiatan seperti ini sangat kami nantikan. Anak-anak jadi semakin paham akan demokrasi dan kepemiluan. Apalagi, sebentar lagi kami akan melakukan pemilihan Ketua OSIS,” pungkasnya. (***/RED

KOTA MUNGKID_Kapolresta Magelang, Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, siap mendukung kerja-kerja KPU Kabupaten Magelang paska Pemilu/Pemilihan kedepan. Bahkan pihaknya mengaku siap jika diminta turun ke bawah untuk mendampingi KPU dalam sosialisasi/pendidikan pemilih maupun pemutakiran data  pemilih berkelanjutan. “Kalau diminta, kami siap turun kebawah bersama KPU. Baik menjadi nara sumber maupun bersinergi dan berkolaborasi dengan kegiatan yang lain,” kata Kapolresta Magelang, saat menerima audensi jajaran KPU Kabupaten Magelang, Jumat (13/6/2025).   Dalam audensi tadi, rombongan KPU dipimpin Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik ditemani empat komisioner dan Kasubag Rendatin. “Selain silaturahmi, kedatangan kami kesini adalah untuk berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Kapolresta dan jajarannya, sehingga kami bisa melaksanakan dan menyelesaikan semua tahapan Pemilu/Pemilihan dengan baik,” kata Ahmad Rofik. Disampaikan Rofik, karena jalinan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder pada Pemilu/Pemilihan 2024 kemarin berjalan baik, pihaknya bisa fokus melaksanakan dan menyelesaikan semua tahapan. Bahkan tidak hanya mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pemilu maupun di Pilkada, tapi juga meraih beberapa penghargaan.  “Kami bisa mendapat penghargaan itu, karena dibantu semua pihak. Salah satunya oleh jajaran pemerintah Kabupaten Magelang, Kepolisian dan TNI. Berkat bantuan ini, kondusifitas daerah terjaga, sehingga kami bisa fokus menyelesaikan pekerjaan dengan tenang,” ungkapnya.  Kedepan, pihaknya tetap meminta bantuan dari jajaran Kepolisian Resor Kota Magelang, terkait beberapa program yang akan dilakukan di Tahun 2025 dan seterusnya. “Kami berharap, komunikasi, koordinasi, sinergitas dan kolaborasi ini tetap terjalin baik. Apalagi kami masih ada beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan. Diantaranya KPU goes to school/ goes to campus, pengembangan program nasional desa peduli pemilu/pemilihan, podcast dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan,” pungkasnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID – KPU Kabupaten Magelang menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait program pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan pada Tahun 2025 ini. Selain dengan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Disdukcapil, juga dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang. “Setelah beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil, hari ini kami berkoordinasi dengan Kantor Kemenag. Ini kami lakukan, karena Kemenag memiliki data santri dan santriwati yang mondok di pondok pesantren – pondok pesantren diwilayah ini,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Siti Nurhayati, Kamis (12/6/2025). Menurut Siti, setiap tahunnya, data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan, selalu berubah. Entah itu berkurang karena meninggal, pindah domisili, menjadi atau telah selesai menjadi (pension) dari anggota TNI/Polri. “Selain berkurang, ada juga yang menjadi pemilih pemula karena telah berusi 17 tahun atau menikah/kawin, utamanya yang ada di pondok – pondok pesantren,” ujarnya.   Selain soal data pemilih, kata Siti, pihaknya ke Kemenag juga dalam rangka berkoordinasi soal program pendidikan pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan, selain karena Kemenag memiliki pondok pesantren – pondok pesantren, juga memiliki Madrasah Aliyah (MA). “Keberadaan MA ini, bagi kami sangat penting untuk dilakukan sosialisasi terkait demokrasi utamanya tentang kepemiluan. Apalagi, di MA itu tentu banyak pemilih pemula yang mungkin masih kurang pemahamannya soal demokrasi atau kepemiluan. Hal inilah yang akan kami lakukan dan kerjasamakan dengan Kemenag,” imbuh Yohanes Bagyo Harsono, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan itu, rombongan KPU diterima langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Magelang, Hanif Hanani, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Hedi Riyanto. “Pada prinsipnya, kami siap membantu KPU Kabupaten Magelang. Bagaimana pun, Pemilu dan Pilkada, tidak hanya tugas KPU tapi kami juga siap untuk mensukseskannya,” katanya. (***/RED)

KOTA MUNGKID –Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan semua tahapan yang telah dilakukan seluruh jajaran KPU pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan kemarin, harus dievaluasi dan dianalisis. Hal itu dilakukan untuk mengetahui resiko-resiko yang dihadapi, sehingga bisa dilakukan antisipasi kedepannya. “Manajemen resiko ini penting, untuk mengetahui resiko-resiko yang dihadapi. Dengan begitu, kita bisa melakukan upaya-upaya antisipasi, sehingga persoalan-persoalan dapat diminimalisir,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Manajemen Resiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau daftar resiko Tahun 2025 pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting, Kamis (12/6/2025). Rakor ini diikuti seluruh satuan kerja KPU diseluruh Indonesia termasuk KPU Kabupaten Magelang, dengan narasumber Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Hal senada disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita. “Kalau kita melakukan manajemen resiko dengan baik terhadap semua persoalan yang dihadapi, maka kita dapat menumbuhkan karakter SDM yang berkelanjutan. Selain itu juga kita akan mampu melaksanakan semua tahapan dengan lebih baik lagi. Terakhir tentu akan meningkatkan integritas dan profesionalitas lembaga,” imbuhnya.  Lebih lanjut dikatakan Iffa, tujuan utama dari manajemen resiko ini adalah untuk memastikan kelancaran proses Pemilu/Pemilihan. Kemudian, melindungi data dan informasi pemilih, mengantisipasi konflik sosial/politik, mematuhi kepatuhan hukum dan regulasi. “Terakhir adalah menjaga kredibilitas dan integrasi Pemilu/Pemilihan,” jelasnya. Sementara Inspektur Utama Setjen KPU Nanang Priyatna dalam laporannya menyampaikan, dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan 2024 kemarin, pihaknya telah mendapatkan 1848 resiko berasal dari 112 Satker baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh. Dari 1848 resiko itu, ada tiga hal utama yang muncul. Yakni pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan pengelolaan dana hibah. “Lebih detail lagi, dari tiga hal itu. Terbanyak yang muncul persoalan adalah pada sistem informasi/aplikasi yang dibuat KPU RI, sebanyak 221 resiko. Kemudian yang kedua, tentang logistik ada 204 resiko, keuangan ada 200 resiko, partisipasi pemilih 182, kampanye 150, hukum 89, rekapitulasi 30, penetapan hasil 14 dan lainnya ada 940 resiko,” pungkasnya.  Sedang dari BPKP RI, Edi Santoso mengatakan, jika dalam melakukan manajemen resiko di Kementrian dan Lembaga selama ini, sering terjadi hambatan dan kendala. Diantaranya, belum adanya pemahaman tentang proses bisnis menejemen resiko. “Dalam penentuan hubungan antara resiko, penyebab, dampak dan penentuan risk appetite, organisasi perlu memahami prioritas dan karakteristik masing-masing pemilik resiko. Hal ini perlu dipahami karena setiap pihak memiliki prioritas dan karakteristik berbeda. Ini yang belum bisa dipahami oleh semua kementrian dan Lembaga secara baik,” jelasnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID – Anggota KPU Kabupaten Magelang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yohanes Bagyo Harsono, mengajak pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Borobudur, menjadi pemilih cerdas pada Pemilu dan Pemilihan kedepan. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber, dengan tema "Demokrasi Itu Kita : Membangun Partisipasi Pelajar dalam Kehidupan Berbangsa”, di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur,  Selasa (10/6/2025). “Kita semua tahu, bahwa biaya yang dikeluarkan negara untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama ini, sangat besar. Karena itu, kita harus menjadi pemilih yang cerdas saat Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan kedepan. Pilih pemimpin yang benar-benar baik, baik secara kualitas program kerjanya dan track recordnya,” katanya. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, kata Bagyo, kita sudah berkontribusi terhadap Bangsa dan Negara. “Menjadi pemilih yang cerdas, berarti kita sudah ikut serta berkontribusi terhadap pembanguan dan demokrasi di Negara kita,” ujarnya. Hal senada disampaikan Narsum lainnya Fikqy Ahmad, anggota DPRD Kabupaten Magelang, Fraksi PKS. “Konsep bernegara kita ada eksekutif, yudikatif dan legislative. Untuk memilih legislatif, dilakukan melalui proses demokrasi dengan cara Pemilu. Demikian pula saat kita memilih kepala daerah, juga dengan Pilkada. Kalau kita ingin berperan serta dalam mengisi pembangunan, maka hak kita harus digunakan sebaik mungkin. Salah satunya hak memilih pada saat Pemilu dan Pilkada kedepan,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang, M Taufik dalam sambutan pembukaannya, menyampaikan dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/ Pilkada serta pemantauan situasi politik di daerah, pihaknya menyelenggarakan kegiatan Kelas Demokrasi dengan tema "Demokrasi Itu Kita : Membangun Partisipasi Pelajar dalam Kehidupan Berbangsa”.  Kegiatan tersebut, dilaksanakan di tiga sekolah yakni SMK Muhammadiyah 1 Borobudur,  SMK Nurul Iman Muntilan dan SMK Al Huda Salaman. “Untuk pelaksanaannya mulai Selasa hingga Kamis, (10 – 12 Juni) besok,” pungkasnya. (RED/*)

MUNGKID – KPU Kabupaten Magelang, melaksanakan Upacara Bendera memperingati Hari Lahir Pancasila. Senin (2/6/2025) di halaman kantor KPU, diikuti seluruh jajaran komisioner, struktural dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Bertindak selaku inspektur upacara, Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang Yohanes Bagyo Harsono, sekaligus membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.  “Hari ini , tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah Bangsa Indonesia, yakni Hari lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Yudian. Lebih lanjut dikatakan Yudian dalam sambutannya, untuk memperkokoh Ideologi Pancasila, pihaknya mengajak untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Karena Pancasila telah mempersatukan 270 juta jiwa dengan beragam suku, agama, ras, budaya dan Bahasa yang berbeda-beda.  “Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadalan soasia, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” pungkasnya. (***/RED)