Berita Terkini

KOTA MUNGKID_ Memantapkan kesiapan dua hari  lagi menuju Hari H Pemungutan Suara  KPU Magelang mengundang seluruh stakeholder  dalam forum Rapat Koordinasi Sinergitas Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan  Pilkkada Serentak 2024 Tingkat Kabupaten Magelang, Senin  (25/11/2024) di Magelang. Rakor dimaksudkan untuk bersama-sama  bersinergi satukan langkah menyiapkan diri menyongsong Hari Pemungutan Suara Pilkada 2024.  Tampil sebagai narasumber memaparkan kesiapan masing-masing dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Magelang  masing-masing  Kapolresta Magelang diwakili Kabag Ops,  Komandan Kodim 0705 yang diwakili Pasi Ops Kapten Agus Purnomo  dan Sekretaris Daerah yang diwakili Kepala Bakesbangpol  M Taufik. Rakor diikuti Forpimcam se Kabupaten Magelang, OPD terkait, dan Ketua PPK se-Kabupaten Magelang. Ira Wahyu Catur Sekretaris KPU magelang saat memandu sesi panel penyampaian materi menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan tidak bisa bekerja sendirian. KPU butuh dukungan dari pihak terkait agar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dapat berlasngusng lancar aman sesuai harapan semua pihak. Pemkab Magelang melalui Kepala Bakesbangpol M Taufik menyatakan selama ini sudah berjibaku mendukung KPU mulai dari penyusunananggaran hibah hingga saat ini tahapan pemilihan yang sudah mendekati Hari H. Sementara polresta dan Kodim juga menyampaikan kesiapannya mendukung penyelenggaraan Pilkada dari sisi keamanan, agar para penyelenggara dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Memasuki masa tenang Pilkada 2024 tanggal  24-26 November 2024, KPU Kabupaten Magelang bersama tim gabungan yang terdiri dari jajaran Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Magelang, menurunkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pada  Minggu (25/11/2024). Sebelum melakukan penertiban, seluruh tim melakukan apel di Halaman Kantor KPU Magelang " Stelah Apel kesiapan ini,  kita akan bersama-sama melakukan penertiban dan menurunkan APK dan bahan kampanye. Hal ini merupakan amanat dari PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Dimana mulai hari minggu ini hingga selasa besok, adalah masa tenang. Dan di masa tenang itu, tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apa pun. Karena itu, APK dan bahan kampanye harus turun,” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik dalam sambutannya. Disampaikan jika APK dan bahan kampanye sesuai PKPU nomor 13 Tahun 2024 itu, kata Rofik, ada dua jenis. Yakni yang difasilitasi KPU dan APK tambahan yang dibuat dan dipasang oleh peserta Pemilu/Pilkada. Dalam hal ini adalah pasangan calon (paslon), tim kampanye, partai politik dan atau gabungan partai politik. “Sesuai bunyi PKPU, untuk jumlah APK tambahan itu bisa lebih dari 200 persen dan APK itu harus sudah bersih tiga hari sebelum pemungutan suara. Dan hari ini kita akan menurunkan seluruhnya, baik yang difasilitasi KPU maupun yang dipasang oleh paslon, tim kampanye, partai politik dan atau gabungan partai politik peserta Pemilu atau Pilkada. Hal ini adalah bagian dari iktiar kita, untuk menciptakan Pilkada di Kabupaten Magelang, dapat berjalan dengan damai, aman, dan kondusif tanpa ekses,” harapnya. Dalam penertiban ini, KPU membuat enam rute dan enam tim.  Rute pertama Mendut, Palbapang dan Artos. Rute kedua, dimulai dari Palbapang, Muntilan hingga Tugu Ireng Salam. Rute ketiga, dari Blondo, Mungkid, Borobudur hingga Bunderan Salaman. Rute ke empat, dari Artos, Pakelan, Tempuran, Salaman hingga Margoyoso. Rute kelima, dari Artos, Canguk, Payaman hingga Secang dan rute keenam dari Canguk, Tegalrejo, Pakis hingga Ngablak.  “Untuk masing-masing rute itu, dipimpin komisioner dan sekretaris. Setiap tim, beranggotakan dari TNI dan Polri, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan DPU. Selain itu, kami juga dibekali empat alat crane untuk menurunkan APK yang dipasang di Bilboard dan papan-papan reklame berbayar lainnya. Kita laksanakan pembersihan APK ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab,” pesannya. Selain bersama tim gabungan tersebut, KPU juga menerjunkan seluruh badan adhoc mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS untuk bersama-sama dengan jajaran Bawaslu di kecamatan, desa dan TPS. “Untuk penertiban dan penurunan APK hari ini, kami juga melibatkan PPK, PPS dan KPPS. Mereka bersama-sama dengan Panwascam, PKD dan PTPS serta pemerintah di kecamatan serta desa,” jelasnya. Pembersihan APK hari pertama belum semuanya dapat diturunkan karena kendala terbatasnya alat crane  dan cuaca yang tidak mendukung dengan turunnya hujan lebat di beberapa titik lokasi. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Dampak parah akibat terjadinya bencana alam pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah rusaknya daftar pemilih pada suatu daerah. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Magelang , Wdi Wasono, saat tampil sebagai pemateri Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Magelang pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Sabtu (23/11/2024) di Magelang. Edi melanjutkan selain merusak daftar pemilih, bencana alam juga bisa berdampak pada terganggunya distribusi logistik pemilu atau pemilihan hingga ke lokasi TPS dan infrastruktur pendukung lainnya . "Dan paling parah, adalah penyelenggara pemilu atau pemilihan harus memindahkan lokasi TPS ke tempat yang aman, agar pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya", tanda Edi Wasono didepan peserta rakor yang terdiri camat , kepala desa, ketua PPK dan relawan bencna dari IOF, MDMC, LPBI NU dan Guruh Merapi Magelang. Menurut Edi, Kabupaten Magelang memiliki potensi bencana alam mulai dari erupsi Gunung Merapi, dan bencana akibat hidrometerologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang. Tanah longsor bisa terjadi didaerah dengan kondisi tanah labil, biasanya banyak terjadi di wilayah Kecamatan Salaman.  Dalam acara tersebut Edi juga menyampaikan rekomendasi dari BPPTKG dalam menanggani bencana alam . Kesiap siagaan menghadapi tentu juga harus dijaga meskipun tidak pada saat diselenggarakannya pemilu ataupun pemilihan. Dalam forum yang sama, Ketua Sodiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang saat menyanpaikan materi ringkasan kegiatan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 kepada seluruh elemen masyarakay dalam rangka mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkkada 2024."Targetnya kalau bisa mencapai 90,1 persen, sebagaiman diharapkan semua pihak", ucapnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Menindalklnjuti hombauan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyebarluaskan informasi Pilgub Jateng 2024 kepada seluruh lapisan masyarakat  Jawa Tengah, KPU Magelang Rabu malam (20/11/2024) menggelar Nonton Bareng Debat ketiga Pilgub Jawa Tengah Tahun 2024, di Comand Center Room Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi  Kabupaten Magelang. Nonton bareng menggunakan kanal Youtube KPU Jateng ini mengundang mitra pemilihan  KPU, diantaranya Bawaslu, Satpol PP, Bakesbangpol, Dimas Kominfo, Forpimcam Borobudur dan Mertoyudan, serta  PPK dan PPS terdekat. Nobar digelar selama hampir dua jam lebih ***/RED)  

MUNGKID - Jelang masa tenang menuju Hari H Pemungutan Suara Pilkada 2024, KPU Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di Hotel Ning Tidar, Mertoyudan, Selasa (20/11/2024). Hadir dalam kesempatan itu, Ketua dan Anggota KPU Magelang, Ketua Bawaslu Habib Sholeh, Kabag Ops Polresta Magelang Kompol Eko Mardiyanto, dan perwakilan  Kodim 0705 Magelang sertaperwakilan dari OPD, Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  serta Ketua PPK se-Kabupaten Magelang. "Rapat koordinasi ini, adalah bagian dari amanat PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.  Pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye," kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik.   Seperti diketahui, KPU Kabupaten Magelang memberikan fasilitasi APK untuk pasangan calon, berupa: baliho ukuran 3x4 meter di 21 kecamatan, baliho ukuran 3x5 meter di lima titik pintu masuk ke Kabupaten Magelang. Selain itu juga ada 10 umbul-umbul untuk setiap pasangan calon di 21 kecamatan dan dua spanduk untuk masing-masing paslon di 372 desa/kelurahan diwilayah ini. Sementara Paslon juga dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana disebtulkan pasal 39 ayat (1) PKPU ini. Selanjutnya pada ayat (4) disampaikan, Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.  "Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Peserta Pilkada Membersihkan APK Tambahan secara Mandiri sesuai ketentuan yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Sudah barang tentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, termasuk APK yang difasilitasi KPU Propinsi dibersikhan oleh KPU Magelang dan jajarannya," jelasnya.   Dalam hal pembersihan APK, kata Rofik, baik untuk yang difasilitasi KPU maupun APK Tambahan yang belum dibersihkan oleh Paslon secara mandiri, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pasangan calon, partai politik/gabungan partai politik peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan pemerintah daerah. "Rakor ini, adalah bagian dari koordinasi tersebut,”  ujarnya. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Yohanes Bagyo Harsono menambahkan, pembersihan APK itu akan dilakukan secara serentak mulai Minggu 24 November 2024.  "Sesuai bunyi PKPU 13, pembersihkan APK dilakukan tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk pembersihan ini, kami akan libatkan semua badan adhoc yang kami miliki dengan mengajak seluruh stakeholder terkait.  PPK akan membersihkan di sekitar kantor PPK dan wilayah kerjanya, PPS disekitar balai desa dan wilayah kerjanya, serta KPPS membersihkan APK yang ada disekitar TPS," imbuhnya. Dalam pembersihan itu, pihaknya minta badan adhoc dijajarannya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran Bawaslu. (***/RED)

KOTA MUNGKID - Guna mewujudkan Pilkada yang inklusif, KPU Kabupaten Magelang menggelar Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 bersama kelompok disabilitas di SLB Bina Kasih, Srumbung, Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini diikuti puluhan siswa dan wali murid serta perwakilan dari Komunitas Bina Akses dan Warsamundung Kabupaten Magelang. "Saudara-saudara disabilitas perlu mendapatkan edukasi terkait siapa calon pemimpin dan bagaimana cara memberikan hak pilih. Sehingga, surat suara yang digunakan kelak dapat dicoblos dengan benar dan surat suara menjadi sah. Jangan sampai sudah datang ke TPS tapi belum mendapatkan informasi yang benar, membuat suaranya menjadi tidak sah karena salah dalam memberikan tanda suaranya,” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik. Dijelaskan, jika pihaknya menyediakan alat bantu disabilitas berupa ABTN (Alat Bantu Tuna Netra) untuk semua TPS, baik untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang. "Tak hanya itu, apabila dalam pencoblosan penyandang disabilitas memerlukan pendampingan, maka sudah disediakan Form Pendampingan untuk membantu kelompok disabilitas. Hal ini diperlukan, karena pendamping memiliki kewajiban untuk merahasiakan pilihan yang didampingi," jelasnya. Setelah sosialisasi ini, pihaknya berharap semoga teman-teman penyandang disabilitas dapat hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani mereka untuk terpilihnya pemimpin daerah di Magelang maupun di Jawa Tengah. "Tujuan dari kegiatan ini adalah teman-teman penyandang disabilitas dapat hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani," pungkasnya. Selain sosialisasi, pada kesempatan itu dilaksanakan pula beberapa acara diantaranya lomba menggambar dan mewarnai dan pentas seni dari anak-anak SLB serta penyandang disabilitas yang lain. (***/RED)