Berita Terkini

KOTA MUNGKID_ Tahun 2026 adalah masa krusial mempersiapkan pemilu kedepan. Revisi UU Pemilu saat ini tercatat sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, atas usulan Baleg DPR.Ada rencana modifikasi atau rekonstruksi regulasi tentang pemilu terkait sistem pemilu dan variable teknisnya. Hal ini menjadi tantangan kedepan dan KPU harus cepat  beradaptasi. Pernyataan itu dikemukakan Handy Tri Ujiono Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi serta Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Internal SDM dan Kelembagaan KPU Se Jawa Tengah, di Aula lantai 3 kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025). Rakor  dihadiri  Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM dan Sekretaris dari 35 KPU Kabupaten /Kota se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan tersebut Handy Tri Ujiono  juga meyampaikan beberapa catatan, diantaranya masih ada 25 anggota KPU kabupaten/kota yang  belum menyelesaikan LHKPN, pelaporan SPT tahunan, masih ada ketidakpatuhan dari jajaran komisioner maupun  sekretariat KPU. “Etika harus kita tegakkan. Ini pelajaran penting, karena ada beberapa peristiwa yang akhirnya berdampak pada lembaga. Saya harap kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tak kalah pentingnya lagi terkait permintaan informasi, jangan hanya karena lupa tidak buka email, akhirnya berimplikasi pada nama baik lembaga”, ucap Handy. Senada Muhammad Machrus anggota KPU Jawa Tengah sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, menjelaskan ada 3 isu strategis yang harus dipersiapkan. Pertama persiapan regulasi untuk pemilu kedepan, baik tentang daerah pemilihan, tahapan dan teknis kepemiluan. Kedua, secara internal, beberapa regulasi bertentangan atau terjadi beberapa kali perubahan. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Isue ketiga adalah terkait data informasi. Data kepemiluan kedepan harus terintegrasi semuanya. Sementara Akmaliyah, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM mengatakan bidang parmas menjadi salah satu prioritas nasional selain PDPB. “Kami apresiasi para satker yang sekarang berlomba-lomba membuat podcast dan kegiatan pendidikan pemilih, meski tanpa anggaran. Etalase dan akuariumnya KPU adalah dengan mengoptimalkan media sosial. Ini dalam rangka  menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kerja kita akan diuji masyarakat, terbukti sekarang masyarakat berlomba-lomba minta informasi publik. KPU harus siap melayani mereka dengan baik”, lontarnya. Dalam forum yang sama, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana mengatakan tahun 2026 untuk jajaran kesekretariatan KPU, akan dilakukan profiling ASN, seluruh pegawai di lingkungan KPU diminta terus meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial.(***/RED)

KOTA MUNGKID – Polresta Magelang membuat program rise and speak, bangkit dari diam dan berani bersuara. Program ini dibuat, untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak diwilayah ini. Program ini disampaikan sebagai bagian dari pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak, terutama pihak korban untuk berani bicara dan lapor agar segera mendapatkan bantuan perlindungan. "Seperti yang pernah disampaikan Ibu RA Kartini dalam bukunya, habis gelap terbitlah terang. Kami berharap perempuan bukan hanya penerima perlindungan, tetapi penggerak perubahan. Setiap suara yang berani bersuara, adalah cahaya bagi sesame,” kata Kanit 3 SatReskrim Polresta Magelang, Ipda Isti Wulandari, saat menjadi narasumber Podcast Posting  KPU Kabupaten Magelang, kemarin. Disampaikan, perempuan dan anak adalah Aset dan generasi penerus yang menjamin keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terkait hal itu, diperlukan adanya perlindungan dan penanganan khusus, apabila mendapat dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta kemajuan IIpengtek. “Perlindungan ini penting, agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan reviktimisasi yang akan memperburuk kondisi fisik dan psikis, serta mempersulit pemulihannya,” jelasnya. Ditegaskan, jika perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, wajib dilakukan penanganan dan perlindungan khusus. “Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat,” lanjutnya. Namun disampaikan, hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum  memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. “Hukum acara yang mengatur penanganan, kekerasan seksual belum komprehensif. Semoga saja kedepan, hal ini bisa segera mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan dan pembuat undang-undang,” harapnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Yohanes Bagyo Harsono  menghadiri implementasi program inovasi MAGENTA SIGAP  Badan Narkotika Nasional,   Rabu (10/12/2025) di aula kantor BNN Kabupaten Magelang. Kepala BNNK Magelang, Kombes Pol Rachmat Kurniawan menyampaikan, sinergitas instansi vertikal ini, untuk mewujudkan Magelang Bersih Narkoba. “Beban BNNK menyukseskan P4GN, sangat berat. Karena itu butuh sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan lembaga diwilayah ini. Penanganan narkoba bukan hanya tugas satu pihak, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi dan masa depan bangsa,” katanya. Disampaikan, program MAGENTA (Magelang Bersih Narkoba sinergitas Penthahelix) ini, bukan program dadakan. Namun sudah didasarkan dari sejumlah kajian. “Program Magenta ini, sejalan juga dengan misi Kabupaten Magelang, Anyar Gress (Magelang, Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera). Untuk menyukseskan ini, kami akan terus bersinergi dengan penthahelix. Mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media,” jelasnya. Tujuan utama dari program ini, kata Rachmat, adalah menciptakan Magelang bebas Narkoba, khususnya dlingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. “Tujuan peningkatan integritas ASN melalui tes urine berkala dan penandatangan komitmen anti narkoba melalui pakta integritas. Kami juga akan melakukan monev agar program berjalan baik, pembuatan PKS dan SOP. Target test urine ditahun 2026 ada 7 persen dari jumlah ASN, Tahun 2027 naik menjadi 8 persen dan hingga Tahun 2030 ada 11 persen. Jadi mari bersama mewujudkan Magelang Anyar Gress tanpa Narkoba. ASN berintegritas, negara kuat,” pungkasnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Berbagai upaya terus dilakukan KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), baik itu  melalui media sosial, website, brosur, radio, podcast, E-Buletin, sekolah, kampus, pusat keramaian, kecamatan serta  desa. KPU turun langsung ke masyarakat dengan tujuannya membangun kesadaran bahwa perubahan data pemilih harus dilaporkan sejak dini untuk menjaga akurasi data. "Kami juga terus memupuk kerjasama dengan stakeholder, Bawaslu, instansi seperti Disdukcapil, lembaga pendidikan, komunitas disabilitas,dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan PDPB. Integrasi program dengan kegiatan lain seperti layanan publik desa, Kelas Data Pemilih di sekolah dan kampus, kegiatan Pemberdayaan perempuan, atau event kemerdekaan atau hari besar Nasional agar pemutakhiran data makin efektif", ungkap Siti Nurhayati Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang saat menjelaskan bagaimana proses bisnis pelaksanaan PDPB, di depan peserta rapat sesaat sebelum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025, di aula kantor KPU, Senin (8/12/2025). Ia juga menjelaskan bahwa menjadi komitmen KPU Kabupaten Magelang untuk memastikan setiap data pemilih tersaji dengan tepat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi data bukan hanya persoalan teknis, melainkan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan data yang valid, setiap warga mendapatkan hak pilihnya secara adil, dan setiap proses berjalan transparan. Adapun hasil Rekapitulasi PDPB sesuai hasil pleno terbuka mencatat  hingga  Tri Wulan IV tahun 2025 ada  9.870 Pemilih Baru;  5.113 Pemilih TMS dan  ada 10.790 pemilih yang memperbaiki data.  (***/RED)  

KOTA MUNGKID_Celoteh riang khas anak-anak riuh memandangi  momen kampanye pemilu  yang tersaji dalam diorama gambar perjalanan pemilu memecah keheningan di Lorong Cerdas  Pemilu KPU Kabupaten Magelang, Jumat pagi (5/12/2025). “Kampanye…kampanye“, celetuk beberapa anak-anak dari 40  Siswa  Roudlotul Atfal (RA)  Muslimat NU Deyangan 2 Mertoyudan, saat berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Magelang dengan didampingi 6 orang guru. “Kami ingin mengenalkan kepada anak didik sedini mungkin, tentang demokrasi dan kepemiluan. Sehingga saat dewasa nanti, mereka tidak gagap lagi,”ucap Khusnul Khotimah Kepala Sekolah RA Muslimat NU Deyangan 2. Kunjungan Outing Class ini juga sempat  diterima Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik dan seluruh anggota KPU Kabupaten Magelang. “Siapa yang ingin jadi presiden? Siapa yang ingin jadi Gubernur? Siapa yang ingin jadi Bupati atau wakil rakyat?,” tanyanya kepada anak didik yang disambut celoteh riang khas anak-anak di lobi depan kantor KPU sesaat sebelum mereka diajak bermain game dan tour Lorong Pintar Pemilu . “Jadi tepat, kalau anak-anak datang kesini. Ada banyak hal yang bisa dilihat dan dipelajari bersama. Silakan siapa saja boleh datang kesini. Apalagi anak-anak sekolah. Tentunya saat jam kerja dan sebelumnya memberi tahu kami,” jelasnya. Usai sambutan singkat,  anak-anak dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama diajak belajar dan bermain oleh anggota KPU Kabupaten Magelang, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Yohanes Bagyo Harsono. Setelah puas bermain game sosis dan donat serta angin ribut, anak-anak diajak keliling kantor dan Lorong Cerdas Pemilu. Sementara kelompok yang lain, diajak bermain kereta api dan roda putar oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Siti Nurhayati. Puas bermain dan berkeliling kantor, anak-anak kemudian diajak nonton film tentang pemilu. (***/RED)    

KOTA MUNGKID_Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah Indra Ashoka Mahendrayana, meminta, lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih kreatif dan berinovasi, terutama saat tidak ada tahapan seperti saat ini. "Kami sarankan jajaran KPU, untuk lebih mengaktifkan dan mengoptimalkan media sosial dan websitenya. Buatlah kegiatan-kegiatan kreatif dan diupload ke medsos dan websitenya. Ini penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada lembaga KPU, paska pemilu dan pilkada. Ini juga penting sebagai bagian dari keterbukaan informasi," pintanya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Publik dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah  yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui zoom meeting, Jumat  siang (5/12/2025). Terkait hal ini (keterbukaan informasi), kata Indra, sudah menjadi kewajiban sebuah lembaga publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. "Kalau masyarakat meminta informasi kepada sebuah lembaga publik, maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberikannya. Tentunya selain informasi yang terkecualikan. Dan yang pasti, yang meminta harus menunjukkan KTP nya. Meski yang meminta ber-KTP Aceh Tamiang, yang diminta KPU Provinsi Jawa Tengah, maka tetap harus dilayani. Yang jelas, yang minta harus menunjukkan KTP. Ini bentuk transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga," jelasnya. Lebih lanjut disampaikan, dampak keterbukaan informasi bagi masyarakat dan demokrasi, diantaranya adalah untuk fondasi demokrasi yang lebih baik. "Keterbukaan informasi bisa tercapai, dibutuhkan komitmen berkelanjutan untuk terus mengembangkan sistem dan layanan keterbukaan informasi. Kemudian, diperlukan dukungan bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun media untuk memperluas akses informasi. Terakhir, keterbukaan informasi adalah untuk masa depan demokrasi yang transparan," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah saat membuka rapat koordinasi yang diikuti 35 KPU kabupaten/Kota di Jawa tengah termasuk juga KPU Kabupaten Magelang ini, berharap peserta bisa belajar tentang keterbukaan informasi publik kepada pihak yang memang kompenten. "Dan saat ini, kita menghadirkan Ketua KIP Jawa Tengah secara langsung. Jadi kami berharap, teman-teman aktif dan memanfaatkan waktu dan kegiatan ini sebaik-baiknya," harapnya. (***/RED)