Berita Terkini

KOTA MUNGKID – Sudah menjadi kegiatan rutin setiap awal bulan, KPU Kabupaten Magelang melaksanakan rapat pleno . Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat itu adalah evaluasi kegiatan bulan sebelumnya, sekaligus membahas agenda kegiatan untuk bulan berjalan. “Rapat pleno ini sudah menjadi agenda kami setiap bulan. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil kegiatan dibulan sebelumnya. Di sisi lain, kami juga membahas agenda untuk bulan berjalan. Tujuan lain adalah untuk mengoptimalkan kinerja lembaga,” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, usai rapat pleno Senin (4/8/2025). Pada rapat pleno kemarin, kata Rofik, banyak dibahas tentang upaya dan hambatan saat koordinasi PDPB dan langkah kedepannya. Selain itu juga dibahas tentang kegiatan talkshow dan podcast serta hasil koordinasi tentang gudang logistik Pemilu dan Pemilihan. “Untuk logistik, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Pemkab Magelang. Untuk diketahui saja, masa sewa gudang logistik kami bulan September besok habis. Padahal, masih banyak logistik Pemilu dan Pemilihan yang masa retensinya, belum habis. Mau tidak mau, kami harus minta bantuan Pemkab Magelang untuk pinjam pakai gedung atau gudang yang dimiliki,” ungkapnya. “Sejauh ini, sudah ada penawaran di salah satu ruang milik SD Negeri di Sawitan.  Saat dicek kondisinya, sangat layak.  Kami akan segera tindaklanjuti lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola  asset tersebut,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, juga dibahas tentang rencana program 2025 untuk kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan. “Untuk kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan, kami merencanakan KPU Goes to Campus di salah satu universitas. Selain itu juga ada KPU Goes to School, di delapan SMK/SMA dan MA. Untuk ini, kami masih berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Magelang. Kami juga merencanakan pengembangan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kami rencanakan ada tiga desa untuk tahun ini. Kami juga ada talkshow di beberapa radio mitra, selain juga memproduksi podcast sendiri,” imbuh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Yohanes Bagyo Harsono. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ KPU Kabupaten Magelang berusaha menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan kepemiluan kepada masyarakat untuk menyosialisasikan program kegiatan dengan memanfaatkan keramaian massa. Salah satunya, Tim PDPB KPU Kabupaten Magelang hadir membuka layanan PDPB On The Spot pada kegiatan Gowes dan Senam Bersama Bupati dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT RI Ke-80, di Lapangan Komplek Setda Kabupten Magelang, Ahad (3/8/2025). Layanan PDPB On The Spot ini diharapkan menjadi salah satu wahana edukasi kepemiluan di ruang-ruang publik, melalui  kegiatan olahraga atau lainnya yang melibatkan massa.Warga yang hadir bisa langsung mengecek data pemilih, mengajukan perubahan, hingga mendaftar sebagai pemilih baru. Selain itu, brosur dan leaflet informasi PDPB juga dibagikan kepada para peserta sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya validitas data pemilih. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Siti Nurhayati, bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Yohanes Bagyo Harsono yang  hadir membersamai Tim PDPB  menyapa warga, memberi penjelasan langsung, serta memastikan layanan berjalan optimal. “Kegiatan seperti ini sangat strategis, karena menjangkau masyarakat secara langsung dalam suasana santai. Kami ingin memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir, demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas,” ujar Siti Nurhayati. Senada Yohanes Bagyo Harsono mengatakan  kehadiran KPU dalam kegiatan keramaian diruang-ruang publik merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya menjadi pemilih yang terdata. “Partisipasi aktif masyarakat sangat kami harapkan, tidak hanya saat hari pencoblosan, tapi juga dalam memastikan dirinya telah tercatat sebagai pemilih,” ungkapnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang Yuvita Isni Kadratin, yang secara khusus mengunjungi stand layanan PDPB KPU mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah inovasi KPU. “Saya sangat mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Magelang yang aktif hadir di ruang-ruang publik seperti ini. Ini bentuk pendekatan langsung yang sangat efektif agar masyarakat sadar pentingnya memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih,” ujar Yuvita. Menurutnya, akurasi data pemilih merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu harus terus dijaga dan ditingkatkan.(***/RED)

  KOTA MUNGKID_ KPU Kabupaten Magelang dipimpim Ketua Achmad Rofik berkunjung ke Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, Rabu (30/7/2025). Kunjunagn kordinasi sekaligus sinergi antar lembaga ini  diterima  Ketua PN Mungkid, Ita Widyaningsih didampingi Wakil Ketua dan jajaran para hakim serta panitera. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Ita Widyaningsih  mengatakan, pihaknya berharap hubungan yang harmonis selama ini bisa terus terjaga dengan baik antara KPU Kabupaten Magelang dengan PN Mungkid. "Kami siap untuk terus bersinergi dengan KPU Kabupaten Magelang kedepan. Silaturahmi dan sinergitas yang sudah terbangun selama ini, kami harap untuk dijaga dan ditingkatkan lagi," katanya.  Ketua KPU Kabupaten Magelang, Achmad Rofik mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari PN Mungkid selama ini, sehingga pemilu dn pilkada Tahun 2024 diwilayah ini, bisa berjalan dengan baik dan lancar. "Tanpa bantuan dan dukungan dari PN Mungkid, kami tidak akan berhasil menyelesaikan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan baik. Bahkan tidak hanya baik dan lancar, tapi juga meraih beragam prestasi," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Ahmad Rofik, menyampaikan beberapa hal terkait keputusan MK dibeberapa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Salah satunya tentang surat keterangan (suked) yang dikeluarkan Pengadilan Negeri. Dimana ada perubahan status hukum beberapa caleg yang tidak disampaikan ke KPU, akibatnya ada digugat hingga MK. "Kami berharap, di Pemilu dan Pemilihan kedepan, kejadian seperti ini tidak terjadi di Kabupaten Magelang," harapnya.  Ketua PN mengungkapkan, ada beberapa kendala terkait surat keterangan itu. Khususnya yg dibawah 2013, karena belum online sehingga harus dicek melalui register. Disisi lain, kadang yang bersangkutan (para caleg atau calon kepala daerah) ganti nama sehingga tidak bisa dicek melalui register.  "Untuk yang Tahun 2013 hingga saat ini, tidak ada kendala. Karena bisa langsung dicek melalui sistem. Sehingga bisa langsung diketahui status hukumnya.Namun prinsip, kami siap untuk kerjasama dan berdiskusi kembali kedepan dengan KPU dan jajaran," pungkasnya. (***/RED)

KOTA MUNGKID_ Jenis-jenis kekerasan yang terjadi selama ini di lingkungan kerja terhadap perempuan adalah kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Sementara tindak pidana kekerasan seksual meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan/eksploitasi terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pemaksaan pelacuran, pornografi. Hal itu dipaparkan Eka Suprapti Kepala Unit PTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah saat menjadi narasumber Rapat Sosialisasi Kekerasan Seksual dan Cara Pencegahannya melalui zoom meeting yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti 35  satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Rabu (30/7/2025). "Yang perlu kita ketahui, bahwa dampak korban ini diantaranya tertekan, rendah diri, takut, marah, tidak merasa aman, trauma, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri bahkan ingin mengakhiri hidup," ungkapnya. Disisi lain Eka Suprapti juga mengapresiasi telah dibentuknya Satgas Pencegahan dan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU Jawa Tengah, melengkapi 35 UPTD  di Jawa Tengah. Hal ini tentu akan lebih mendekatkan pelayanan dan pendampingian kepada korban (jika terjadi). Selama ini, pihaknya memiliki  dua layanan pelaporan kasus. Pertama datang langsung ke kantor dan kedua secara daring atau online.Bagi pelapor dan korban, kerahasiaan identitasnya akan di jaga/dilindungi hingga kasusnya selesai. Dalam forum yang sama, Ketua Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Jawa Tengah, Mey Nurlela dalam pengarahannya mengatakan, forum ini menjadi media belajar dan sharing pengalaman tentang kekerasan seksual bersama dengan narasumber dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Jawa Tengah. "Sejauh ini kami di KPU Jawa Tengah, belum pernah menerima laporan terkait hal ini, namun baik kalau kita antisipasi dan cegah sedini mungkin," imbuhnya. Muslim Aisha, anggota KPU Jawa Tengah yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta anggota Satgas Kekerasan Seksual dalam sambutan pembukaan mewakili Ketua KPU Jateng mengatakan, rapat sosialisasi kekerasan seksual dan pencegahan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya. "Saat ini, isu ini menjadi konsen KPU RI termasuk KPU Jawa Tengah. Salah satunya tindaklanjut isu ini adalah dibentuknya satgas pencegahan kekerasan dan seksual. Harapannya, tentu kekerasan seksual tidak terjadi di Jawa Tengah. Kalaupun ada kita bisa tahu apa yang harus dilakukan termasuk pencegahannya," katanya.(***/RED)

KOTA MUNGKID_Mengusung semangat "Tak Kenal Maka Tak Terdaftar", Tim PDPB KPU Kabupaten Magelang kembali menggelar Sosialisasi dan Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) On The Spot, kepada  siswa kelas X SMA Seminari, Mertoyudan, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pentingnya data pemilih kepada pemilih pemula serta mengajak mereka untuk aktif memeriksa status mereka dalam Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan. Tim PDPB dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Siti Nurhayati.“Jangan sampai kalian punya hak pilih, tapi tidak bisa menggunakannya hanya karena belum terdaftar dalam daftar pemilih. Cek DPT secara berkala penting, apalagi bagi kalian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” tegasnya didepan siswa SMA Seminari yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan didalam kelas yang juga satu rangkaian dengan Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini berlangsung interaktif. Siswa diajak mengecek langsung menggunakan perangkat yang telah disiapkan Tim PDPB KPU Magelang  melalui laman KPU RI “Cek DPT online”. Secara bergiliran, mereka maju kedepan dan menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Tim PDPB KPU Magelang untuk diperiksa apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Beberapa siswa sudah terdaftar, sementara yang belum disarankan untuk segera melapor ke kantor KPU di daerah asal masing-masing, khususnya saat libur semester. Imanuel Jerindo, salah satu siswa kelas X, mengaku baru menyadari bahwa data pemilih bisa dicek secara mandiri. “Saya jadi tahu kalau kita bisa cek data pemilih sendiri secara online. Ternyata ada proses pemutakhiran data yang berjalan terus, bukan cuma menjelang Pemilu. Ini penting banget buat kami yang sebentar lagi punya hak pilih,” ujarnya. Anton salah satu guru pendamping menilai sosialisasi ini sebagai bentuk nyata pendidikan demokrasi. “Anak-anak di sini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan seperti ini sangat membantu mereka memahami pentingnya administrasi kepemiluan. Ini juga menjadi pendidikan demokrasi yang konkret bagi mereka,” ungkapnya.(***/RED)

KOTA MUNGKID_KPU Kabupaten Magelang, mengikuti Kajian Rutin Daring KPU Jawa Tengah   “Ngopi Asli (Ngobrol, Pinter, Arsip dan Logistik)”, Selasa (29/7/2025) dengan tema 12 Pas (Proyeksi, Intuisi dan Eksekusi) dalam mewujudkan Visi Misi KPU. Kajian ini menghadirkan tiga orang narasumber anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari 3 kabupaten di Jawa Tengah, masing-masing Arief Wicaksono, KPU Sukoharjo, Sudarmadi KPU Purbalingga dan Siti Nurwakhidatun KPU Jepara. Diskusi dipandu Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung Rahayu Kurniawati sebagai moderator. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan Ngopi Asli kali ini dengan mengambil judul 12 PAS (Proyeksi, Intuisi dan Eksekusi). "Kami apresiasi pengambilan judul ini, untuk mewujudkan visi dan misi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu menerjemahkan visi dan misi itu menjadi program kerja yang memiliki target dan sasaran serta indikator-indikator yang ingin dicapai, sehingga  program-program kerja kita dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Logistik, Basmar Perianto Amron dalam pengarahannya menyampaikan, dipilihnya tema 12 PAS ini ibarat sebuah pertandingan bola, saat mengambil tendangan 12 pas atau pinalti, kita memiliki insting, instuisi sehingga tendangan pinalti yang kita lakukan tepat sasaran dan masuk gawang. "Kita harus memiliki keberagaman pandangan sebelum membuat program kegiatan, sehingga kita dapat menetapkan tujuan dan target yang lebih tepat dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pemilu kedepan.  Di sisi lain, kita juga harus mengembangkan teterbukaan, keberagaman sehingga kita bisa dapat beradaptasi dalam menyikapi sejumlah masalah. Tetap belajar, untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan kita," imbuhnya. (***/RED)